Surabaya, CNN Indonesia --
Sebanyak 7.000 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur (Jatim) dikabarkan masih berada di Timur Tengah. Mereka terjebak di tengah memanasnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022-2026, mayoritas PMI asal Jatim tersebar di Arab Saudi (3.994 orang), Turki (958 orang), dan Qatar (638 orang). Sementara di titik api konflik, tercatat ada 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim, Gimbar Ombai Helawarnana menyatakan dalam lima tahun terakhir tidak ada penempatan PMI secara resmi di Israel maupun Iran. Tapi, ia mengakui adanya kendala terkait pekerja yang tidak terdaftar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kami catat mereka [7.000 PMI asal Jatim di Timur Tengah] yang berangkat secara resmi. Yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya," kata Gimbar, Kamis (5/3).
Guna merespons gejolak ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim ini berada di bawah naungan Dirjen Pelindungan untuk melakukan pemantauan kondisi PMI di Timur Tengah secara real-time.
Pemerintah juga menyiagakan layanan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800. Gimbar menyebut kanal ini berfungsi sebagai pusat pengaduan darurat bagi para PMI di Timur Tengah.
"Kanal ini diperkuat untuk menerima laporan mulai dari ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan," jelasnya.
Tapi, jika situasi di Timur Tengah terus memburuk, maka pemerintah telah menyiapkan skenario evakuasi massal hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Sejumlah rumah aman (safe house) di shelter milik KBRI/KJRI di negara terdampak telah disiagakan sebagai perlindungan awal.
Gimbar menegaskan koordinasi dengan Pemprov Jatim juga telah dimatangkan. Jika evakuasi dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, KP2MI akan memfasilitasi transportasi ke Jawa Timur.
Begitu pula jika melalui Bandara Juanda, pemulangan hingga ke daerah asal akan dikawal sepenuhnya. Tak hanya soal fisik, aspek psikologis pekerja juga menjadi prioritas.
"Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma perang, kami bekerja sama dengan Pemda setempat untuk rehabilitasi," pungkasnya.
(frd/dal)
