AS Resmi Cabut Seluruh Sanksi Ekonomi terhadap Suriah

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mencabut sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Suriah.

Hal ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Negeri Paman Sam menyusul berakhirnya kekuasaan Bashar al-Assad.

Keputusan ini juga membuka peluang baru bagi investasi asing di negara yang selama lebih dari satu dekade dilanda perang saudara itu.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pencabutan sanksi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Suriah menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.

"Suriah harus terus bergerak ke arah perdamaian dan kestabilan, dan keputusan hari ini semoga menjadi awal dari jalan yang lebih cerah," ujarnya dalam pernyataan tertulis, melansir AFP, Sabtu (23/4).

Pencabutan sanksi ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman Presiden AS Donald Trump yang disampaikan pekan lalu saat melakukan kunjungan ke Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, Trump secara mengejutkan menyebut sanksi-sanksi 'brutal dan melumpuhkan' yang diberlakukan selama masa Assad akan dicabut. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap desakan dari dua mitra regional utama, Turki dan Arab Saudi.

Departemen Keuangan AS menjelaskan pencabutan sanksi berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, dengan syarat negara tersebut tak menjadi tempat berlindung bagi kelompok teroris, serta menjamin perlindungan bagi minoritas agama dan etnis di wilayahnya.

Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS menerbitkan pengecualian khusus (waiver) yang memungkinkan negara-negara mitra dan sekutu untuk berpartisipasi dalam proses rekonstruksi Suriah. Kebijakan ini memberikan lampu hijau bagi perusahaan asing untuk kembali berbisnis di sana.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pengecualian tersebut akan mendukung pemulihan infrastruktur dasar di Suriah.

"Kebijakan ini akan membantu penyediaan listrik, energi, air, dan sanitasi, sekaligus memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh wilayah Suriah," ujarnya.

Langkah ini juga mencakup izin untuk investasi baru, penyediaan layanan keuangan, serta transaksi yang berkaitan dengan produk minyak dan gas Suriah.

"Keputusan hari ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Amerika Serikat dan Suriah," kata Rubio.

Selama 14 tahun konflik di Suriah, Washington menerapkan sanksi ketat terhadap transaksi keuangan dan terus menekan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya rekonstruksi, selama Assad masih berkuasa.

Namun, sejak pemerintahan Assad tumbang tahun lalu dalam sebuah kampanye militer yang dipimpin kelompok Islamis, pemerintahan baru di Damaskus mulai berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara Barat dan mendorong pencabutan sanksi ekonomi.

(del/pta)