Bahlil Sebut Impor LPG Masih Dominan Lantaran Produksi Hanya 24 Persen

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih tinggi. Produksi LPG nasional saat ini hanya memenuhi sekitar 24 persen atau di bawah 2 juta metrik ton (MT) dari total kebutuhan dalam negeri.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2), Bahlil menyampaikan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta MT per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6-1,97 juta MT.

"LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta. Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton," ujar Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan impor LPG nasional mencapai 6,91 juta MT. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut merupakan LPG subsidi untuk rumah tangga.

Ketergantungan impor itu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena subsidi energi menjadi salah satu komponen belanja terbesar. Selain itu, tingginya impor membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar rupiah.

Untuk menekan impor, pemerintah mendorong substitusi energi melalui hilirisasi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti LPG.

"Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, enggak mungkin terjadi. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batubara, DME," katanya.

Bahlil menyebut kebijakan ditujukan untuk mengurangi beban subsidi energi dan menekan volume impor LPG ke depan.

Tak hanya LPG, ketergantungan impor juga terjadi pada bensin. Berdasarkan data ESDM, impor bensin masih mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional. Konsumsi bensin tercatat sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter.

Untuk mengurangi ketergantungan itu, pemerintah menyiapkan program pencampuran bioetanol dalam bensin melalui skema E20. Kebijakan tersebut melengkapi implementasi biodiesel B40 pada solar.

"Maka kita akan dorong namanya etanol. E20, C48. Dengan demikian akan mengurangi impor kita," ujar Bahlil.

Di sektor solar, pemerintah menargetkan penghentian impor seiring peningkatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Ia menyebut dengan beroperasinya proyek tersebut, impor solar mulai ditekan pada tahun ini.

"Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, untuk solar kita mulai tidak impor lagi," pungkas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(lau/ins)