BTN Genjot Penyaluran KPP Demi Perluas Akses Rumah untuk Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga akhir 2025. Perseroan menargetkan realisasi penyaluran mencapai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa target tersebut mencakup penyaluran kredit Rp2 triliun hingga Rp3 triliun pada sisi pasokan (supply), serta lebih dari Rp1 triliun pada sisi permintaan (demand).

KPP, yang juga dikenal sebagai KUR Perumahan, merupakan program pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah serta memperkuat pelaku UMKM di sektor perumahan.

"Kami upayakan optimal. Saya masih optimistis. Sekarang belum bisa saya jawab berapa angkanya. Tapi sudah pasti di sisi supply kita usahakan di atas Rp2 triliun-Rp3 triliun dan di sisi demand mungkin kita usahakan di atas Rp1 triliun," kata Nixon dilansir Antara, Senin (1/12).

Adapun BTN tahun ini mendapatkan total alokasi KPP sebesar Rp9,5 triliun yang terdiri atas Rp7,5 triliun untuk supply dan Rp2 triliun untuk demand.

Namun, Nixon mengakui terdapat tantangan besar mengingat waktu pelaksanaan yang sangat terbatas. Dengan peluncuran program menjelang akhir tahun, bank hanya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk mengeksekusi penyaluran kredit.

Selain faktor waktu, BTN juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian, termasuk proses pengumpulan data dan verifikasi nasabah. Meski waktu eksekusi tahun ini terbatas, Nixon tetap optimistis terhadap realisasi penyaluran KPP.

"Karena yang lama kemarin collecting data dulu. Begitu kita tahu (ada program KPP), baru tarik data (data nasabah yang potensial untuk KPP). Nasabah kan juga tidak cepat memberikan aplikasi permohonannya," ujar Nixon.

Untuk periode kuartal I, Nixon menuturkan bahwa produksi rumah biasanya rendah karena faktor musim hujan. Oleh karena itu, menurutnya, alokasi KPP lebih baik perlu ditingkatkan pada kuartal II, III atau IV.

"Di awal tahun, curah hujan biasanya tinggi. Sehingga produksi rumah biasanya lebih pelan. Renovasi rumah juga cenderung dihindari karena hujan," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan senilai Rp130 triliun untuk KPP yang penyalurannya terbagi menjadi dua yakni sebanyak Rp113 triliun untuk sisi supply dan Rp17 triliun untuk sisi demand.

Sisi supply mencakup pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pelaku UMKM bahan bangunan, dengan plafon pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar.

Sementara itu, sisi demand ditujukan bagi UMKM perseorangan yang memanfaatkan kredit untuk mendukung kegiatan usaha, seperti pembelian rumah atau penyewaan gudang, dengan plafon pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Melalui mekanisme subsidi bunga, pemerintah menetapkan suku bunga pinjaman yang lebih terjangkau bagi masyarakat, yakni sekitar 5-6 persen.

Menurut catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), penyaluran KPP oleh sembilan bank telah mencapai Rp492,13 miliar sejak 21 Oktober hingga 15 November 2025.

(inh)