Data JPPI: 5.360 Anak Jadi Korban Keracunan MBG hingga September

2 hours ago 1

Jakarta, CNN Indonesia --

Kasus keracunan makanan siswa sekolah yang diduga pascakonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di beberapa daerah sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan mulai secara resmi pada 6 Januari 2025.

Organisasi pemerhati pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata setidaknya ada lebih dari lima ribu anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini," demikian siaran pers JPPI yang diterima Kamis (18/9) malam.

Peningkatan kasus keracunan yang terungkap pun disebutkan mengalami peningkatan pekan ini, baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasi.

JPPI pun menduga jumlah keracunan menu MBG lebih besar karena diduga ada sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut.

"Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus," katanya.

Atas dasar itu, JPPI  meminta Prabowo  dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi berulang program MBG.

"JPPI menegaskan, Presiden dan BGN tidak bisa lagi hanya mengandalkan jargon 'zero incident', sementara insiden keracunan terjadi di berbagai daerah," demikian pernyataan mereka.

"Kalau kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN," imbuhnya seraya menyebut tragedi MBG sebagai 'darurat kemanusiaan nasional'.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam paparan Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM, Izzudin Al Farras, pada 4 September lalu mencatat ada empat ribu lebih korban keracunan MBG selama delapan bulan pertama pelaksanaannya.

Selain kasus keracunan, juga marak temuan menu MBG yang tak sesuai baik dari bentuk, kelayakan, hingga kandungan gizi.

Sementara itu, BGN menanggapi kasus-kasus keracunan menyatakan terus mengembangkan mekanisme pengawasan berlapis, pelatihan rutin, hingga kerja sama lintas sektor. Mengutip dari laman resminya, BGN menyatakan telah menerbitkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pelatihan rutin diberikan kepada penjamah makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.

"Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus keracunan massal yang berasal dari MBG. "BGN melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin ke setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai protokol," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam pernyataan tertulisnya di laman tersebut.

Dia pun mengaku BGN menginisiasi Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah dengan memanfaatkan kanal media sosial sebagai ruang laporan, pengawasan, dan edukasi gizi.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah pun diperkuat, khususnya dalam penanganan KLB dan insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG.

Wakil khusus kasus keracunan

Terbaru usai episode ketiga perombakan (reshuffle) kabinet Prabowo, Dadan menyatakan kini dirinya memiliki wakil kepala yang juga mengurus kasus-kasus keracunan.

Dadan menyatakan dirinya sebagai Kepala BGN kini memiliki tiga wakil kepala yang dua di antaranya baru dilantik Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025.

"Waka BGN ada tiga. Satu, Mayjen Lodewyk Pusung, Nanik Sudaryati Deyang, dan Brigjen Pol. Sony Sonjaya. Ini masing-masing nanti akan punya tugas khusus," ujar Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

"Contoh ya, Ibu Nanik S. Deyang itu kan memang keahliannya di bidang komunikasi. Jadi dia akan fokus di komunikasi publik dan investigasi. Jadi kalau ada misalnya keracunan dia akan turun ke lokasi itu dan dia akan cari penyebabnya apa. Apakah itu memang kelalaian dari petugas atau ada hal lain," tambahnya.

Dadan menambahkan pembagian tugas tersebut dilakukan karena organisasi BGN terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan program. Besarnya anggaran yang dikelola juga membuat struktur organisasi perlu diperkuat.

(kid/wis)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Entertainment |