DPR Restui Anggaran Kemenkeu Ditambah Jadi Rp52,01 T pada 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi XI DPR RI merestui tambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp47,13 triliun sehingga alokasi untuk kantor Sri Mulyani naik menjadi Rp52,01 triliun pada 2026.

"Menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan 2026 setelah pergeseran sebesar Rp47,13 triliun dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun sebagai bahan penyusunan RKA-K/L Kementerian Keuangan pada Nota Keuangan RAPBN 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026," baca Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang sampai semalam itu full board," sambungnya.

Komisi XI DPR RI dan jajaran Eselon I Kemenkeu menggelar rapat maraton pada Senin (14/7) untuk mendalami usul tambahan anggaran. Dengan persetujuan hari ini, total anggaran Sri Mulyani Dkk tahun depan bertambah menjadi Rp52,01 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih atas persetujuan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Keuangan juga berterima kasih atas kepedulian para Anggota Komisi XI DPR RI melalui sejumlah kritik dan masukan.

"Dengan adanya usulan tambahan (anggaran Kemenkeu di 2026), kami juga setuju untuk kita scrutinize (meneliti) lagi dan harus ada ruang untuk efisiensi. Kami juga sangat setuju untuk terus memperhatikan arah kebijakan efisiensi 2025 ini untuk tetap diterapkan pada 2026," ucap sang Bendahara Negara.

"Tentu dari hasil pertemuan hari ini beserta seluruh kementerian/lembaga yang lain dengan usulan yang cukup banyak tambahan anggaran akan segera melapor kepada Presiden (Prabowo Subianto). Untuk juga sekaligus menyusun Rancangan APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus (2025)," imbuh Sri Mulyani.

Ada 5 program utama Kemenkeu yang akan didanai dari tambahan anggaran tersebut. Ini mencakup kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen.

"Semoga RAPBN 2026 akan memenuhi harapan rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia yang harus kita jaga terus di tengah situasi luar biasa sangat tidak predictable dan sangat fragile. Pada saat yang sama juga tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus sustainable," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)