DPRD Bandung Dorong Evaluasi Kinerja ASN, Tingkatkan Profesionalisme

11 hours ago 6

Jakarta, CNN Indonesia --

DPRD Kota Bandung menilai bahwa berdasarkan realitas di lapangan, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Sebagian ASN dinilai masih bekerja pada standar minimum, dengan minim inovasi serta belum menunjukkan semangat pelayanan publik yang maksimal. Termasuk, kemunculan isu lelang jabatan yang diyakini perlu dievaluasi secara menyeluruh, agar tidak mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.

Dalam konteks keadilan sosial, kondisi menjadi semakin relevan untuk disoroti apabila dibandingkan dengan petugas kebersihan (gober), tenaga pemilah sampah (gaslah), maupun guru honorer. Dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp1,25 juta, bahkan ratusan ribu rupiah bagi guru honorer di beberapa lembaga pendidikan, mereka masih memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang tidak ringan, serta menjalankan peran penting dalam pelayanan publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagi DPRD Kota Bandung, perbandingan ini memperlihatkan kesenjangan yang harus diperhatikan. Secara prinsip keadilan dan proporsionalitas, perbedaan tingkat kesejahteraan seharusnya selaras dengan kinerja, tanggung jawab, serta kontribusi nyata terhadap masyarakat.

"Oleh karena itu, ASN yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan relatif lebih besar dituntut untuk menunjukkan profesionalisme, kinerja optimal, serta integritas yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional kepada publik," demikian pernyataan DPRD Bandung dalam rilis resmi.

Di sisi lain, DPRD Kota Bandung turut menyoroti kebijakan efisiensi melalui skema Work From Home (WFH) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), seperti pola kerja empat hari di kantor dan dua hari WFH. Jika tak diimbangi dengan pengawasan dan indikator kerja yang jelas, kebijakan ini disebut dapat menurunkan semangat pelayanan.

DPRD Kota Bandung berharap, kebijakan WFH itu tak diterapkan di Kota Bandung, melainkan tetap mengedepankan kehadiran ASN secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat bersamaan, DPRD Kota Bandung mengakui banyak ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu menghadirkan inovasi. Hal ini menjadi contoh positif yang perlu ditiru guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kompetitif di kalangan ASN.

Lebih lanjut, proses pengisian jabatan melalui mekanisme lelang jabatan didorong menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar lebih melibatkan DPRD, khususnya Komisi I, dalam memberikan pandangan yang sah secara konstitusional dan sesuai prinsip meritokrasi.

DPRD Kota Bandung mengingatkan, keterlibatan lembaga legislatif penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.

Dengan gaji dan tunjangan yang relatif besar, ASN diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang sebanding dan berorientasi terhadap pelayanan publik. Momentum Hari Raya Idul Fitri diharapkan dapat menjadi refleksi bagi seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, untuk meningkatkan motivasi, integritas, dan semangat pengabdian.

Ke depannya, peningkatan kinerja ASN harus menjadi prioritas utama guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya rasa keadilan bagi seluruh elemen tenaga kerja yang berkontribusi dalam pelayanan publik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN tercatat sebagai profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan penataan ASN, termasuk penghapusan tenaga non-ASN yang selama ini membantu tugas-tugas pemerintahan, diarahkan untuk penciptaan sistem kerja yang lebih tertata dan profesional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS serta P3K, sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal.

(rea/rir)

Add