Menteri Dody Panggil Dua ASN PU Diduga Terima Suap dan Langgar Etik

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya memanggil dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah.

Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh," kata Dody kepada wartawan di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5), mengutip Detik.

Dody menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.

"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya," ujarnya.

Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dody memperkirakan ASN tersebut akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.

"Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," tuturnya.

Menurut Dody, kedua ASN tersebut memperoleh beasiswa yang dibiayai negara. Karena itu, ia menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat melukai kepercayaan masyarakat.

"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah," katanya.

Kementerian PU, lanjut Dody, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Setelah proses pemeriksaan rampung, kementerian akan menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut.

"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," ujar dia.

Baca selengkapnya di sini. 

(tis/tis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]