Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan lonjakan harga minyak dunia berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ratusan triliun rupiah.
Ia memperkirakan defisit APBN dapat melebar hingga Rp314 triliun jika harga minyak global terus meningkat.
"Lonjakan harga minyak sebabkan 'armagedon' tekanan fiskal terburuk sejak pandemi covid-19," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (7/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan simulasi Celios menunjukkan dampak besar terhadap APBN apabila harga minyak Brent sebagai acuan Indonesian Crude Price (ICP) menembus level tinggi.
Menurutnya, potensi tambahan penerimaan negara dari komoditas tidak akan sebanding dengan beban subsidi energi yang meningkat.
"Hasil hitungan Celios apabila minyak Brent yang jadi rujukan ICP menembus US$120 per barel maka defisit APBN bakal melebar hingga Rp314 triliun. Ada windfall komoditas dari sisi penerimaan tapi tak sebanding beban subsidi energi yang membengkak," ujarnya.
Bhima menilai tekanan fiskal tersebut tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga minyak, tetapi juga efek lanjutan terhadap nilai tukar dan harga pangan.
"Problem-nya bukan sekedar minyak, tapi jalur transmisi ke dolar AS dan inflasi pangan. Semua asumsi makro dalam APBN 2026 tidak lagi relevan harus direvisi," katanya.
Ia juga mengingatkan potensi tekanan terhadap arus kas PT Pertamina (Persero) apabila gangguan pasokan minyak dunia berlangsung cukup lama. Menurutnya, jika krisis pasokan berlangsung lebih dari 20 hari, kemampuan perusahaan menanggung beban subsidi dan kompensasi energi dapat tertekan.
Bhima menilai pemerintah perlu segera membuka pembahasan dengan DPR RI terkait kemungkinan perubahan APBN apabila tekanan harga minyak terus berlanjut.
Menurutnya, langkah penyesuaian anggaran perlu dipertimbangkan sejak dini agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
"Purbaya diminta segera konsultasi dengan DPR untuk bahas APBN perubahan. Sudah sangat urgen situasinya," ujarnya.
Realokasi anggaran
Ia menambahkan realokasi sejumlah program anggaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga harga BBM tetap stabil. Menurutnya, bahkan kenaikan harga BBM yang relatif kecil sekalipun berpotensi menimbulkan tekanan bagi masyarakat.
"Jika terjadi kenaikan harga BBM jenis solar dan pertalite Rp1.000 per liter saja pasti masyarakat tidak siap," ujarnya.
Peringatan tersebut muncul di tengah tren kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Oil Price, harga minyak mentah Brent melonjak 8,52 persen menjadi US$92,69 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 12,2 persen menjadi US$90,90 per barel.
Kenaikan harga energi dipicu oleh konflik yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Ketegangan tersebut juga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Jika konflik berlanjut, sejumlah negara produsen energi memperkirakan harga minyak dapat melonjak lebih tinggi. Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi bahkan memperingatkan konflik tersebut berpotensi menghentikan ekspor energi negara-negara Teluk dan memicu dampak luas terhadap perekonomian global.
Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkirakan dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,6-3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.
"Kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB," ujar dia dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).
(del/sur)
