Jakarta, CNN Indonesia --
Puluhan orang tua siswa dari SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor Jawa Barat mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memperjuangkan nasib pendidikan anak-anak mereka usai pencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul), Kamis (12/3).
Komite Perwakilan Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Sri Malahayati meminta negara hadir memberikan solusi atas ketidakpastian masa depan pendidikan 500 murid SMK IDN Bogor.
"Kebijakan tersebut berdampak serius bagi para siswa, terutama karena terjadi di masa krusial pendidikan, saat siswa tengah menghadapi ujian sekolah serta proses seleksi masuk perguruan tinggi," kata Sri lewat keterangan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sesi mediasi, para orang tua menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakpastian masa depan bagi ratusan siswa yang selama ini berprestasi.
"Anak-anak kami sedang berjuang menyiapkan masa depan. Tiba-tiba sekolah mereka dihentikan operasionalnya. Kami meminta solusi yang adil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan," ujar Sri.
Para orang tua menegaskan bahwa SMK IDN memiliki Akreditasi A dan dikenal menghasilkan berbagai prestasi internasional di bidang teknologi dan digital.
Para wali murid menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk berkonfrontasi dengan pemerintah daerah, melainkan memohon solusi yang adil dan proporsional agar hak pendidikan ratusan siswa tetap terlindungi dan lulus sekolah dengan normal.
"Pendidikan adalah investasi bangsa. Jangan sampai masa depan anak-anak terhenti hanya karena persoalan administratif," tegasnya.
Sebelumnya, mereka sudah mendatangi Bale Pananggeuhan Gedung Sate Bandung, Selasa (10/3).
"Kami sangat kaget sekali dengan SK Gubernur yang turun tentang pembatalan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran. Saat ini sudah Maret, dan dalam waktu dekat para siswa bakal mengikuti ujian," kata Sri mengutip Antara.
Senada dengan Sri, wali murid lainnya Nurdyanti mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan diskresi agar para siswa, minimal kelas XII tetap bisa menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan ijazah resmi dari lembaga tersebut.
"Prioritas saat ini adalah nasib siswa. Berikan kesempatan bagi anak-anak kelas XII untuk menyelesaikan pendidikan sampai akhir tahun ajaran dan mendapatkan ijazah resmi," kata Nurdyanti.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik SMK IDN Bogor ini bermula pada November 2025 akibat perselisihan terkait status drop out (DO) seorang siswa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Wali murid tidak terima lalu melayangkan somasi dan gugatan perdata, pihak sekolah juga melawan dengan laporan pidana. Dan kini berkembang terkait legalitas sekolah tersebut, hingga muncul informasi SK Gubernur yang mencabut izin sekolah itu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait keputusan Demul tersebut.
(tim/dal)
