Pengusaha Respons Kebijakan WFH: Produktivitas Harus Dijaga

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memaknai kebijakan work from home (WFH) sebagai sinyal peringatan dunia usaha dan masyarakat akan risiko krisis. Mengingat aturan tersebut muncul di tengah ancaman kelangkaan energi.

Bob menilai penerapan WFH bukan sekadar kebijakan fleksibilitas kerja, melainkan upaya untuk membangun kesadaran akan potensi krisis energi yang harus diantisipasi sejak dini.

"Yang lebih penting, WFH ini kita bisa mengirimkan sense of crisis kepada seluruh member kita, bahwa kita harus bersiap menghadapi kelangkaan energi," ujar Bob dalam acara Halal Bi Halal di Aroem Mahakam, Kamis (2/4) malam.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menurunkan produktivitas. Sebab, berpotensi memicu dampak ekonomi yang lebih luas.

"Di lain sisi, kita juga harus mempertahankan produktivitas kita, jangan sampai turun. Karena kalau kelangkaan energi diikuti dengan kelangkaan barang, itu bisa menyebabkan inflasi yang akan memperburuk ekonomi kita," katanya.

Bob menegaskan, pelaksanaan WFH harus dilakukan secara hati-hati agar dua tujuan tersebut dapat berjalan beriringan, yakni meningkatkan kewaspadaan terhadap krisis sekaligus menjaga kinerja ekonomi.

"Sense of crisis-nya sampai, tapi produktivitas tetap harus dijaga. Kita tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama di sektor industri yang bergantung pada aktivitas produksi.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak terjadi hambatan pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Menurutnya, relaksasi impor bahan baku menjadi penting di tengah ketidakpastian pasokan global.

"Kita berharap jangan sampai ada bottleneck terhadap bahan baku. Kalau ini dibatasi dengan kuota dan lain sebagainya, saya khawatir kita akan kesulitan bahan baku dan tidak bisa mempertahankan produksi," imbuhnya.

Bob menambahkan, sektor layanan publik, transportasi, dan layanan umum juga tidak memungkinkan untuk menerapkan WFH secara penuh karena harus tetap beroperasi.

Namun, ia menilai skema WFH masih dapat diterapkan pada fungsi back office dengan fleksibilitas tertentu, seperti satu hingga dua hari kerja dari rumah, yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

"Yang back office saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH. Diserahkan kepada kebijakan perusahaan masing-masing," tegasnya.

(ldy/ins)

Add as a preferred
source on Google