Jakarta, CNN Indonesia --
Sempat viral kabar Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Caine diklaim menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk mengakses peluncuran bom nuklir.
Gedung Putih segera merespons dan membantah isu viral yang mengatakan Trump telah meminta kode nuklir saat rapat soal perang Iran pada Sabtu (18/4) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir Al Arabiya, klaim viral itu berasal dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, saat wawancaranya dalam podcast "Judging Freedom" pada 20 April.
Presiden tak bisa seenaknya
Di AS, Presiden adalah satu-satunya orang yang berwenang untuk memerintahkan penggunaan senjata nuklir. Tetapi ini tidak berarti mereka memiliki akses ke "tombol nuklir".
Dikutip dari laman IFL Science, sebaliknya, ketika seorang kepala eksekutif ingin menembakkan senjata nuklir, mereka terlebih dahulu harus mengadakan konferensi para penasihat militer dan sipil terkemuka, yang semuanya diperintahkan untuk memastikan bahwa permintaan Presiden sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Untuk memastikan bahwa perintah tersebut benar-benar berasal dari Presiden, seorang perwira senior di 'Ruang Perang' akan mengeluarkan "kode tantangan", yang biasanya terdiri dari serangkaian huruf fonetik dari alfabet militer, seperti Papa-Tango.
Untuk mengkonfirmasi identitas mereka dan mengautentikasi perintah tersebut, Presiden harus merespons menggunakan Kode Emas yang sesuai pada perangkat yang disebut "biskuit".
Setelah serangan disetujui, "Ruang Perang" menyiapkan perintah peluncuran, sebuah pesan berkode yang dikirim ke awak peluncuran di kapal selam atau di pusat-pusat berbasis darat, tergantung pada jenis senjata nuklir yang telah dipilih untuk serangan tersebut.
Perintah ini juga memberikan rincian rencana perang yang dipilih dan target yang akan diserang. Adapun kode sebenarnya yang membuka kunci rudal nuklir, kode tersebut mungkin terdapat di dalam brankas atau disertakan dalam perintah peluncuran, tergantung pada jenis senjata yang digunakan dan dari mana senjata tersebut ditembakkan.
Begitu rudal sudah mengudara, tidak ada cara untuk menariknya kembali, itulah sebabnya banyak langkah autentikasi diperlukan untuk melakukan serangan.
"Namun, pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang memegang kendali penuh atas tombol merah besar itu," tulis laman tersebut. Jadi meski presiden bisa memerintahkan tapi tidak bisa seenaknya melakukan tanpa perundingan dengan sejumlah penasihat.
(imf/bac)
Add
as a preferred source on Google



































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5478359/original/064555900_1768899201-_ARM7685.jpeg)












