Purbaya Dorong Media Lantang Kritik Pemerintah, Demi Ekonomi Tumbuh

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong media massa terus bersuara dan mengkritik kebijakan pemerintah jika memang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Menurut dia hal ini demi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Purbaya mengatakan bisnis media yang saat ini surut imbas kurang lantangnya jurnalis menyuarakan kebijakan pemerintah sebelumnya, sehingga perekonomian lesu dan berdampak pada kantor berita.

"Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh, katanya bisnis journalism, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diam aja," ujar Purbaya dalam acara 'Run for Good Journalism', dikutip dari Antara, Minggu (16/11).

Ia bahkan menyebut perekonomian yang anjlok beberapa waktu ikut disebabkan oleh media massa yang tidak vokal. Oleh sebab itu, ke depannya ia meminta media lantang bersuara.

"Kedepan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," imbuhnya.

Kendati, dalam kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, ia memperkirakan ekonomi akan tumbuh melesat. Di kuartal IV diproyeksi bisa tumbuh di atas 5,5 persen.

"Saya sih kira-kira di triwulan ke IV, ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen, mungkin 5,6 persen, 5,7 persen. Yang penting, tadinya akan turun ke bawah, kita sudah mulai balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi," jelasnya.

Indeks Kemerdekaan Pers

Berdasarkan data Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia kembali mengalami penurunan pada 2024 dengan skor 69,36. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 2 poin dari tahun sebelumnya sebesar 71,57.

Skor IKP Indonesia 2024 ini juga tercatat sebagai yang terendah sejak 2019 lalu yang sempat terpuruk pada skor 73,01.

Angka yang diraih kali ini juga menunjukkan tren kebebasan pers nasional yang terus mengalami penurunan dalam dua tahun ke belakang. Hal ini bisa dilihat dari raihan skor IKP selama dua tahun ke belakang.

Pada tahun 2022, skor IKP Indonesia berada pada 77,78. Angka ini turun 6 poin ke 71,57 pada 2023. Penurunan pun terus berlanjut hingga tahun ini.

Sementara, dari data Reporters Without Borders, posisi kebebasan pers Indonesia berada pada peringkat 127 dari 180 negara di 2025. Skor ini adalah 44,13 (dari skala 0-100), yang digolongkan sebagai 'situasi sulit' untuk kebebasan pers.

(ldy/dmi)

[Gambas:Video CNN]