Respons Perhimpunan Guru soal Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis

Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) angkat suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Indonesia.

Organisasi guru tersebut menilai kebijakan pendidikan tak bisa disusun berdasarkan momentum diplomatik semata tanpa kajian kebutuhan yang jelas.

Koordinator P2G Satriwan Salim mempertanyakan dasar dari instruksi tersebut karena disampaikan tanpa penjelasan rinci mengenai urgensi maupun kebutuhan pembelajaran Bahasa Prancis bagi seluruh siswa di Indonesia.

"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu China, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," kata Satriwan dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).

Menurut dia, rencana tersebut juga tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Karena itu, P2G menilai pengajaran Bahasa Prancis maupun Bahasa Portugis belum menjadi agenda utama yang mendesak untuk diterapkan secara wajib di seluruh jenjang pendidikan.

Satriwan mengingatkan menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib mulai dari SD hingga SMA berpotensi menambah beban kurikulum yang saat ini sudah relatif padat. Selain itu, implementasinya juga memerlukan jumlah guru yang sangat besar.

"Dengan asumsi satu sekolah ada dua guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan Bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pendidikan Indonesia.

Bersama sejumlah bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, Bahasa Prancis telah lama tersedia sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat, mulai dari Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.

Bahkan di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya bidang perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-Inggris sudah menjadi bagian dari program keahlian untuk mendukung kebutuhan dunia kerja.

Satriwan juga mengungkapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis.

"Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," katanya.

P2G berpandangan pemerintah sebaiknya lebih dahulu membenahi kemampuan dasar siswa yang dinilai masih tertinggal, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Satriwan merujuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 yang menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Inggris berada di angka 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38.

"Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia di sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan keinginan agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis.

Dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5), Sang Kepala Negara mengatakan hubungan RI dan Prancis saat ini berada pada fase yang sangat baik dan perlu diperluas, termasuk di bidang pendidikan, sains, dan teknologi.

"Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.

(del/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]