RI Respons Resolusi PBB soal Pengerahan Pasukan Asing ke Gaza

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia buka suara soal resolusi terkait pasukan perdamaian dan pemerintahan transisi untuk Jalur Gaza usai disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (17/11).

Dalam rilis resmi pada Selasa, pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi tersebut.

"Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina," demikian dalam rilis itu.

Menurut pemerintah, resolusi turut mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB.

Indonesia, dalam rilis itu, menekankan betapa penting keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian.

"Untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati," imbuh pernyataan resmi tersebut.

Indonesia juga akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dan masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan. Proses ini perlu guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

DK PBB mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Dalam pemungutan suara itu, 13 negara anggota DK PBB mendukung, sementara China dan Rusia memilih abstain.

Salah satu poin dalam resolusi itu berisi pembentukan BoP sebagai pemerintahan transisi di Gaza yang akan dipimpin Presiden AS Donald Trump.

Melalui resolusi tersebut, BoP punya wewenang membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional yang bisa dikerahkan di bawah komando badan itu. Negara yang siap mengirim pasukan juga akan berkonsultasi dengan Mesir dan Israel.

Meski disambut komunitas internasional, resolusi itu menuai kritik dari Hamas dan organisasi yang fokus di isu HAM di Palestina.

Hamas menyebut resolusi usulan AS itu tak memenuhi tuntutan, hak politik, dan kemanusiaan warga Palestina. Mereka juga menilai resolusi itu mendorong kendali asing alih-alih menciptakan perdamaian.

Sementara itu, organisasi HAM yang berbasis di Ramallah, Al Haq, menyebut resolusi tersebut kian melemahkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

"Usulan agar AS diberi wewenang Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan dirinya sebagai Kekuatan Pendudukan di Palestina pada dasarnya melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan melanggar Piagam PBB," demikian pernyataan Al Haq, dikutip Al Jazeera.

(isa/bac)

[Gambas:Video CNN]