Ribuan Anak Sekolah Keracunan, KPAI Usul MBG Dihentikan Sementara

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan sementara buntut ribuan anak sekolah jadi korban kasus keracunan.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, bukan menurun. Ia menyinggung salah satu kasus dugaan keracunan yang dialami anak-anak PAUD di Tasikmalaya. Menurutnya, pertahanan anak kecil berbeda dengan orang dewasa.

"Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar di laksanakan dengan baik," kata Jasra dalam keterangan yang diterima, Senin (22/9).

Menurutnya, dari jumlah korban, data, dan peristiwa keracunan di berbagai wilayah, diduga ada yang tidak terkontrol dalam program itu.

"Ibarat mobil, punya target ingin cepat sampai, tetapi pandangan kita ke kaca depan mobil, tidak bisa mengawasi apa yang ada di depan, karena kecepatan yang terlalu tinggi," ujarnya.

Ia mengatakan perluasan program MBG perlu dihentikan sejenak. Pemerintah, kata dia, perlu melihat lagi kondisi, antisipasi, pengawasan.

"KPAI tidak bisa membayangkan, hari ini anak anak PAUD yang keracunan. Kita diajak membayangkan anak anak kita sendiri, di umur yang masih sangat kecil, mengalami keracunan makanan, enggak kebayang kita. Anak anak ini pertahanannya masih sangat lemah, tubuhnya masih perlu di tegakkan dengan dukungan khusus. Dan mereka tidak mudah mendiskripsikan kondisi kesehatan," katanya.

Kasus keracunan makanan diduga karena mengonsumsi menu makanan bergizi gratis (MBG) marak terjadi di berbagai daerah beberapa waktu belakangan. Di Lamongan, Jawa Tengah, belasan siswa SMA dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi menu MBG.

Lalu di Garut, Jawa Barat, ratusan siswa dari berbagai sekolah mengalami keracunan diduga karena makanan dari MBG. Di Kabupaten Tasikmalaya, belasan siswa SD dan PAUD mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu MBG.

DPR usul MBG dikelola sekolah

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Bidang Gizi dan Kesehatan, Yahya Zaini, mengusulkan agar pengelolaan makan bergizi gratis mulai diserahkan ke sekolah. Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) dan DPR perlu segera mencari solusi alternatif di tengah banyak kasus, salah satunya dengan menyerahkannya ke sekolah.

"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya jelang rapat bersama BGN, Senin (22/9).

Saat ini, pengelolaan MBG masih melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur serta distribusi makanan. Menurut Yahya, jika sekolah diberi kewenangan penuh, kualitas makanan akan lebih higienis, aman, dan sesuai dengan selera anak-anak.

"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," katanya.

Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran MB yang hingga September, realisasinya baru Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun.

Padahal, pemerintah mengklaim program ini berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat. Namun, angka tersebut sulit diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.

Yahya menyinggung pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebut serapan yang rendah karena keraguan publik terhadap program. Karena itu, ia mendorong alternatif pengelolaan agar target program unggulan Presiden Prabowo ini tercapai.

"Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen," ujarnya.

Meski begitu, Yahya menilai kerja sama dengan yayasan atau pihak ketiga tetap bisa dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanan. Ia juga meminta pemerintah memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG, termasuk membuka kanal pengaduan publik. Langkah itu dinilai penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

"Bagi yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN tetap dapat dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanannya," kata Yahya.

JPPI sebelumnya mencatat ada 5.360 anak yang mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025. Namun, JPPI menduga jumlahnya lebih besar karena ada sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut.

"JPPI menyerukan agar Presiden RI menghentikan sementara program MBG. Melakukan evaluasi total sistem tata kelola BGN yang dikendalikan BGN," kata JPPI dalam rilisnya.

(yoa/thr/dal)

[Gambas:Video CNN]