Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti blak-blakan soal kondisi pendidikan RI menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei mendatang.
Blak-blakan ia sampaikan dalam Podcast Edutalk CNNIndonesia.
Mu'ti mengatakan sejatinya UUD 1945 dan juga UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah memberikan amanat bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bermutu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian saat ini, banyak yang belum bisa menikmatinya. Banyak anak dan masyarakat Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan yang berkualitas.
Mu'ti mengatakan berdasarkan temuan kementeriannya masalah itu dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.
Kedua, domisili masyarakat Indonesia yang jauh dari sekolah. Ketiga, kultur dan pola pikir.
Keempat, masalah keamanan.
"Setiap faktor harus dilihat sebagai tantangan yang penyelesaiannya tidak bisa diambil secara serampangan tapi harus dilihat case by case," katanya.
Mu'ti mengatakan pemerintah sejatinya tidak tinggal diam dalam mengatasi semua permasalahan tersebut. Dalam kaitannya dengan faktor ekonomi saja misalnya, pemerintah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu pembiayaan pendidikan masyarakat kurang mampu.
Tahun ini, ada 19,6 juta anak yang jadi sasaran program ini. Jumlah ini naik dari tahun 2025 yang hanya 19 juta.
Sasaran PIP tidak hanya anak sekolah SD sampai SMA, TK juga menjadi sasaran program.
"Tahun ini kami berikan 888 ribu. Kami berikan Rp450 ribu per tahun," katanya.
Partisipasi semesta
Meski demikian, Mu'ti menyadari upaya keras yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum cukup. Karenanya, pihaknya menjalankan strategi partisipasi semesta supaya kualitas pendidikan di Indonesia makin merata.
Sejumlah pihak digandeng pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tanah air.
Salah satunya, Tanoto Foundation, Unicef, pemerintah daerah dan banyak pihak lainnya.
"Dengan Tanoto Foundation misalnya, kami baru launching kerja sama penguatan deep learning. Mereka dulu membantu literasi dan numerasi," katanya.
Sementara dengan pemerintah daerah, kerja sama salah satunya dilakukan dalam kaitannya dengan revitalisasi sekolah.
"Kami minta bantuan pemda tolong dibantu pelaksanaan lancar jangan diganggu apalagi dipotong anggarannya, kita harus kerja sama dengan pemda karena banyak hal menyangkut pendidikan tak bisa lepas dari pemda," katanya.
(agt)
Add
as a preferred source on Google





























:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5478359/original/064555900_1768899201-_ARM7685.jpeg)

















