Trump Mau Warga AS Punya Banyak Anak, Beri Rp16 Juta Setiap Bayi Lahir

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Donald Trump menginginkan warga Amerika Serikat memiliki lebih banyak anak sehingga bakal menerapkan kebijakan yang mendorong tingkat kelahiran meningkat di Negeri Paman Sam.

Pada pertengahan Oktober lalu, Gedung Putih merilis Peraturan Presiden yang fokus memperluas akses pengobatan dan perawatan in vitro fertilization (perawatan kesuburan) dengan harga lebih terjangkau.

Kebijakan ini diterapkan Trump kala tingkat kelahiran nasional telah menurun sejak 2007. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), jumlah kelahiran turun rata-rata 2% setiap tahun antara 2015 hingga 2020 meskipun tingkat tersebut berfluktuasi setelahnya.

Dikutip CNN, Trump memamerkan kebijakannya itu bahkan sampai mencap dirinya sendiri sebagai "fertilization president" karena mendukung kebijakan pronatalis atau kebijakan yang mendorong tingkat kelahiran anak meningkat melalui UU One Big Beautiful Bill Act yang disahkan pada Juli lalu. 

Dalam UU itu, pemerintah akan mengurangi dan mempermudah persyaratan penerima Medicaid khususnya terkait persalinan. Saat ini, Medicaid menanggung 4 atau lebih dari 10 kelahiran di AS.

Slogan "lebih banyak bayi" kini digaungkan di tingkat tertinggi pemerintahan federal.

"Saya tidak bisa mengingat ada pemerintahan lain yang sedemikian melekat dengan gerakan pronatalis," kata Brian Dixon, wakil presiden senior bidang urusan pemerintahan dan politik di Population Connection.

Hanya beberapa hari setelah dilantik awal Januari lalu, Wakil Presiden JD Vance juga menyatakan "saya ingin lebih banyak bayi di Amerika Serikat." Ia juga mengkritik pilihan perempuan dan laki-laki yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau child-free.

Melalui UU itu, pemerintahan Trump juga memberi diskon untuk beberapa obat yang digunakan dalam prosedur IVF melalui TrumpRx.gov, sebuah situs pemerintah yang bertujuan menghubungkan konsumen dengan harga obat yang lebih rendah.

Selain itu, UU One Big Beautiful Bill Act juga membentuk "Rekening Trump", di mana pemerintah akan membukakan rekening otomatis bagi anak-anak AS yang lahir setelah 31 Desember 2024 hingga sebelum 1 Januari 2029. Rekening itu akan otomatis diisi US$1.000 (Rp16,6 juta) sebagai subsidi bagi anak.

Orang tua juga dapat menyetor hingga US$5.000 (Rp83,3 juta) per tahun ke rekening tersebut. Selain orang tua, pemberi kerja juga dapat turut menyumbang hingga US$2.500 setiap tahun ke rekening tersebut.

Rekening ini dirancang sebagai tabungan jangka panjang, dan dana tidak dapat ditarik sebelum anak berusia 18 tahun. 

Namun, di sisi lain UU tersebut juga memotong pendanaan federal untuk program nasional yang menyediakan manfaat pangan bulanan, di mana hampir 40% penerimanya pada tahun fiskal 2023 adalah anak-anak.

UU itu pun memangkas anggaran dan membekukan perekrutan di Head Start, program pendidikan federal yang menyediakan layanan penitipan dan pra-sekolah bagi anak-anak kecil dari keluarga berpenghasilan rendah. Pemotongan ini terjadi kala biaya childcare juga meningkat di Negeri Paman Sam.

Selain itu, pemerintah juga menghentikan pendanaan bagi Medicaid untuk Planned Parenthood selama satu tahun karena lembaga tersebut menyediakan layanan aborsi, memaksa sekitar 50 klinik tutup sejak awal 2025.

Padahal, Planned Parenthood menyediakan berbagai layanan kesehatan perempuan, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin hingga skrining kanker payudara dan perawatan prenatal awal.

Kelompok advokasi kesehatan perempuan dan hak reproduksi menilai langkah pemerintahan Trump dan anggota Kongres dari Partai Republik yang melemahkan program-program tersebut malah membuat keluarga semakin sulit memperoleh dukungan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kelahiran. 

Selain itu, kebijakan Trump ini juga dinilai mengucilkan keluarga LGBTQ+. Sebab, dalam dokumen Project 2025 yang diadopsi Trump menyatakan anak-anak berkembang paling baik dalam "perkawinan heteroseksual yang utuh."

"Laki-laki dan perempuan yang menikah adalah struktur keluarga ideal dan alami karena setiap anak berhak dibesarkan oleh laki-laki dan perempuan yang mengandung mereka," demikian isi dokumen tersebut.

Project 2025 juga memuat sejumlah usulan yang dinilai para pengkritik tidak ramah terhadap kesehatan perempuan. Misalnya, dokumen itu menyerukan penghapusan akses terhadap mifepristone, obat yang umum digunakan dalam prosedur aborsi serta penanganan keguguran. 

(bac)

[Gambas:Video CNN]