Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggalakkan vaksinasi menyusul tren peningkatan penyakit campak yang belakangan ini kembali marak di tengah masyarakat.
"Tadi kalau pertanyaan campak itu, maka vaksinasi akan kami galakkan," ujar Gubernur DKI Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Pramono mengatakan, peran posyandu akan semakin dimaksimalkan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut jajaran pengurus posyandu di berbagai wilayah yang baru saja disahkan langsung diberi mandat khusus untuk menyosialisasikan terkait pentingnya vaksinasi.
"Kemarin kebetulan barusan dilantik tim Posyandu pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, maka salah satu tugas utamanya adalah mensosialisasikan vaksin," ujar Pramono.
Upaya pencegahan campak melalui optimalisasi peran kader posyandu ini sejalan dengan agenda besar kesehatan Pemprov DKI Jakarta saat ini.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa kampanye vaksinasi ini akan berjalan beriringan dengan penanganan masalah gizi dan penyakit menular lainnya yang juga membutuhkan intervensi serius dari pemerintah daerah.
"Karena di Jakarta ini saya menyoroti ada dua hal yang menjadi konsentrasi Pemerintah DKI Jakarta yang berkaitan dengan kesehatan: yang pertama adalah TBC, yang kedua adalah stunting," ujarnya.
Mengutip dari detik.com, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menanggapi kasus campak yang mengalami kenaikan di dunia, termasuk Indonesia. Yahya mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi wabah campak.
Yahya mengatakan Indonesia merupakan negara dengan kasus campak terbesar kedua di dunia setelah Yaman. Berdasarkan data WHO, kasus campak di Indonesia sebanyak 10.744 kasus.
"Meningkatnya kasus campak di Indonesia karena menurunnya cakupan imunisasi rutin lengkap. Kita pernah mencapai imunisasi rutin lengkap pada tahun 2018 sebesar 92 %. Tapi pada tahun 2022 menurun menjadi 87,8 %," kata Yahya.
"Saya mendesak Kemenkes untuk waspada wabah kasus campak di Indonesia dengan bersiap menetapkan KLB jika pertumbuhannya tidak bisa dikendalikan," imbuhnya.
Data Kemenkes
Sementara itu dalam konferensi pers daring pada Kamis (26/2) lalu, Kemenkes menyatakan sepanjang 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian (CFR 0,1 persen).
Lalu berdasarkan pencatatan sepanjang 2026 hingga pekan ketujuh atau akhir Februari lalu di Indonesia tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian (CFR 0,05 persen). Pada periode tersebut, terjadi 21 KLB suspek campak dan 13 KLB campak terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.
Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, dr. Andi Saguni, menjelaskan penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.
"Kami terus memperkuat surveilans campak secara nasional, termasuk penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR)," jelasnya dalam kegiatan itu seperti dikutip dari situs Kemenkes.
Dia menerangkan campak merupakan penyakit yang sangat menular sehingga memerlukan kewaspadaan dan respons cepat.
"Campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu," ujar Andi.
Peningkatan kasus campak juga dilaporkan di berbagai kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara dan Pasifik Barat, yang turut meningkatkan risiko penularan lintas negara. Indonesia juga menerima notifikasi International Health Regulations (IHR) terkait kasus campak pada warga negara asing asal Australia yang sempat melakukan perjalanan dan tinggal sementara di Indonesia.
Seluruh kasus tersebut telah dinyatakan sembuh, dan koordinasi lintas negara terus dilakukan.
Kementerian Kesehatan menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan nasional melalui penguatan surveilans, respons cepat KLB, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah guna mencegah meluasnya penularan campak di Indonesia.
(kna/kid)
