Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ia menyebut insiden tragis tersebut terjadi akibat kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan konstruksi.
"Kita berduka tentunya, sangat menjadi perhatian kita semua apa yang terjadi di Sidoarjo, sebuah pondok pesantren yang rubuh," ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY mengungkapkan telah berkoordinasi secara intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Dari hasil komunikasi tersebut, ia menyebut penyebab utama runtuhnya bangunan adalah ketidaksesuaian konstruksi dengan standar kelayakan bangunan yang aman.
"Intinya adalah memang akibat kondisi bangunan yang tidak layak, bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar konstruksi yang memenuhi aspek keamanan. Ini yang menyebabkan ambruknya bangunan sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa," katanya.
Hingga saat ini, AHY menyebut proses evakuasi masih terus dilakukan. Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas banyaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
"Bahkan sampai hari ini masih dilakukan upaya untuk mengeluarkan jenazah dari reruntuhan. Setelah sekian puluh bisa dievakuasi walaupun bisa dikatakan hampir semuanya meninggal dunia. Sungguh sesuatu yang tragis dan rasanya ini menjadi pelajaran penting buat semua," ujarnya.
AHY menilai tragedi di Sidoarjo harus menjadi momentum untuk memastikan kembali standar keselamatan bangunan di seluruh fasilitas publik, termasuk sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lain.
"Mari kita sama-sama menegakkan kembali standar konstruksi bangunan yang memang memenuhi aspek yang layak dan juga aman buat semua. Ini tentu bukan hanya berlaku untuk pondok pesantren tapi juga banyak fasilitas publik lainnya," tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) berperan aktif mengawasi infrastruktur masyarakat, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat.
"Saya mengimbau para pemimpin di daerah juga untuk lebih proaktif lagi meyakinkan agar kondisi infrastruktur bangunan masyarakat, yang tidak semua merupakan proyek pemerintah, bisa saling diawasi," ujarnya.
Lebih lanjut, AHY menyoroti pentingnya respons cepat dalam kondisi darurat dan proses pemulihan pasca kejadian. Ia menceritakan bagaimana tim penyelamat sempat menunda penggunaan alat berat karena mempertimbangkan kemungkinan masih adanya korban yang selamat.
"Masih ada yang bisa diselamatkan, tapi kalau alat berat sudah masuk itu bisa semakin merobohkan bangunan yang sudah ada," ujarnya.
Peristiwa ambruknya gedung tiga lantai termasuk musala di Ponpes Al Khoziny terjadi pada Senin (29/9) sore. Berdasarkan hasil investigasi Basarnas dan ahli struktur bangunan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), bangunan tersebut mengalami kegagalan konstruksi total pada kolom, balok, dan pelat lantai.
Kementerian PU menyebut pembangunan ulang ponpes wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), setelah sebelumnya diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Pemerintah pusat kini berkoordinasi dengan pemda dan Kementerian Agama terkait tata kelola pembangunan kembali ponpes tersebut.
Hingga kini, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun reruntuhan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari total 154 korban, sebanyak 104 orang selamat dan 54 lainnya meninggal dunia.
(del/agt)