Jakarta, CNN Indonesia --
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan perusahaan pelat merah dapat menghemat hingga Rp8 triliun per tahun jika tak lagi memberikan tantiem ke anggota dewan komisaris BUMN.
Rosan melaporkan penghematan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (6/8).
"Penghematannya itu dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap," ujar Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI seperti dikutip dari rekaman wawancara yang diterima Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bulan lalu, Danantara menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang salah satu poinnya adalah mengatur anggota dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.
Dalam pertemuan dengan Prabowo, Rosan juga melaporkan berbagai perkembangan berkaitan dengan investasi dan Danantara.
Ia kemudian diminta oleh Prabowo untuk menyampaikan hasil kajian terkait dampak dari kebijakan tantiem yang baru.
"Bapak Presiden minta, coba disampaikan ke dalam persidangan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan hilirisasi itu.
Saat Sidang Kabinet Paripurna, Rosan pun melaporkan mengenai kajiannya terkait dengan kebijakan tantiem terbaru BUMN. Tidak hanya itu, Rosan, di hadapan menteri-menteri lainnya, juga melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai kebijakan deregulasi pemerintah.
"Alhamdulilah, PP-nya juga baru saja keluar. Jadi, untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami ini, yang sudah sesuai dengan jangka waktunya apabila mereka tidak kembali ke kami, otomatis perizinannya kami keluarkan," ujar Rosan.
Rosan meyakini peraturan pemerintah (PP) terbaru mengenai deregulasi dan perizinan itu memberikan kepastian waktu dalam proses-proses pengurusan izin.
Selepas mendengar laporan dari Rosan mengenai deregulasi itu, Prabowo kemudian memerintahkan semua kementerian dan lembaga, terutama yang belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan yang baru, untuk segera menyesuaikan diri.
"Itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah, baru saja keluar," ujar Rosan.
(sfr/agt)
