Curhat Bos Badan Gizi soal Banyak Mitra Ogah Buka Dapur MBG di Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan hingga saat ini belum banyak mitra yang bersedia membuka dapur makan bergizi gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.

Menurutnya, hal ini turut menjadi penyebab lambatnya pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut, dibandingkan daerah lain seperti Pulau Jawa.

"Ya karena gini, jarang ada mitra mau masuk di Papua," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Selain kendala mitra, koordinasi intensif dengan pemerintah daerah Papua juga belum sepenuhnya terlaksana.

Namun, Dadan mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan untuk mengundang seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta pada akhir Juli 2025 guna membahas strategi percepatan program MBG di wilayah tersebut.

"Dan kemarin kami kedatangan beberapa wakil bupati, dan kami sepakat bahwa tanggal 20-an kami akan undang seluruh gubernur Papua. Termasuk seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta," jelasnya.

BGN mencatat saat ini baru ada 63 SPPG yang beroperasi di Papua, dari total potensi 411 unit berdasarkan estimasi kebutuhan. Sementara, BGN memperkirakan jumlah ideal SPPG di Papua bisa mencapai 600 unit, mengikuti rasio per 3.000 penerima manfaat per SPPG.

Menurut Dadan, program MBG di daerah dengan kepadatan penduduk seperti Jawa masih banyak ditopang oleh mitra. Namun di wilayah terpencil seperti Papua, pemerintah mengambil alih langsung melalui pendanaan dari APBN.

MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang. Untuk mendukung pelaksanaannya, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra penyedia makanan.

Dalam pelaksanaan di daerah terpencil dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal), BGN memfokuskan dukungan langsung dari negara, mengingat terbatasnya mitra swasta yang bersedia masuk ke wilayah tersebut.

Ia menyebut pemerintah juga terus memperluas jaringan SPPG, termasuk dengan memobilisasi 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah lulus pelatihan di Universitas Pertahanan.

Dadan menargetkan MBG terus meningkat cakupannya mulai Agustus 2025. Hal ini seiring kesiapan SDM dan infrastruktur di lapangan.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)