Dua Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Sumbar pada Tahun Ajaran Baru

Jakarta, CNN Indonesia --

Program Sekolah Rakyat untuk keluarga kurang mampu akan segera dimulai di Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang. Hal ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Gus Ipul melanjutkan, pada tahap awal Sekolah Rakyat akan dibuka di dua titik, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Solok. Sementara satu lokasi tambahan milik Universitas Negeri Padang (UNP) tengah dikaji.

"Saya mendapatkan informasi luar biasa, di mana teman-teman di Sumatera Barat ini antusias, bersemangat, terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul usai acara dialog pilar-pilar sosial Kota Padang di kantor Gubernur Sumbar, Selasa (29/4).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut dengan baik terkait kepastian akan dibukanya dua sekolah rakyat di Sumbar. Dia menegaskan mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang tengah digencarkan oleh Kemensos atas arahan Presiden Prabowo.

"Program Presiden Prabowo ini bukan janji manis tapi program ini hadir untuk rakyat. Untuk urusan Sekolah Rakyat ini luar biasa," kata Andre.

Untuk itu, Andre juga mengimbau jajaran pemerintah daerah lain untuk segera mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Sampaikan pada kepala daerahnya, ini program presiden untuk mempersiapkan ini (Sekolah Rakyat), nanti pemerintah pusat melalui Kemensos akan membangun," ujarnya.

Sambutan hangat atas kepastian pembukaan sekolah rakyat juga datang Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Dia bersyukur dua Sekolah Rakyat sekaligus akan dibuka di Sumbar.

"Dari 53 Sekolah Rakyat se-Indonesia yang mendapat pertama kali (di tahap awal). Alhamdulillah Sumbar masuk, ada di Kabupaten Solok dan di BBPPKS Padang. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat dapat dibangun di seluruh kabupaten/ kota di Sumbar," kata dia.

Selain program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, Mensos Gus Ipul dalam kesempatan ini juga menekankan pentingnya integrasi program Kemensos dengan program daerah, khususnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Ia menyebut, kordinasi akan diperkuat agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih terarah dan terintegrasi.

"Tahun depan kita mencoba misalnya melakukan penyaluran (bantuan sosial) pada waktu yang hampir bersamaan, pemutakhiran data ini juga kita lakukan dengan seksama sehingga data kita makin akurat, diverifikasi setiap tiga bulan," katanya.

Gus Ipul juga menyoroti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima bantuan selama bertahun-tahun tanpa peningkatan status. Ke depan, penerima usia produktif akan dievaluasi setiap lima tahun, kecuali lansia dan penyandang disabilitas.

"Kita akan evaluasi supaya mereka tidak bergantung sama bansos. Mereka punya semangat naik kelas karena perlindungan dan jaminan sosial itu sifatnya sementara, untuk mendorong mereka naik kelas," kata Gus Ipul.

Dalam rangka mempercepat graduasi penerima manfaat, Kemensos menargetkan setiap pendamping sosial mendorong minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun untuk keluar dari status penerima bantuan (graduasi).

Dengan 33 ribu pendamping di seluruh Indonesia, Kemensos berharap 330 ribu keluarga bisa "naik kelas" setiap tahun.

Gus Ipul juga mengungkapkan dengan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) akan meminimalisir ketidaktepatan sasaran bansos. Dengan sistem data terbaru berbasis by name, by address, validasi penerima bansos jadi lebih ketat.

Salah satu kebijakan penting adalah jika seorang Kepala Keluarga penerima Bansos meninggal dunia, hak bantuan tidak serta-merta diteruskan ke keluarga, tetapi harus divalidasi ulang.

"Kita akan ubah peraturannya. Kalau ada yang wafat, tidak boleh dilanjutkan ke istrinya. Harus validasi ulang," kata Gus Ipul.

Hadir pada acara tersebut 190 pilar sosial. Mereka terdiri dari 96 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Kemudian, 9 anggota Pelopor Perdamaian (Pordam), 10 Pendamping Rehabilitasi Sosial, serta 50 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Kemensos optimistis program pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

(inh)