Jakarta, CNN Indonesia --
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan delapan pesan kemerdekaan sebagai refleksi kebangsaan jelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
GNB yang dimotori oleh berbagai tokoh bangsa dari latar belakang yang beragam ini menyoroti berbagai isu di Indonesia. Mulai dari isu Papua, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan pers.
Pada poin pertama, GNB menyatakan bahwa demokrasi merupakan hal mendasar untuk menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
GNB menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta tumbuhnya ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
"Termasuk di antara melakukan upaya kemanusiaan terkait situasi khusus di Papua," kata Alissa Wahid di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (14/8).
Kedua, GNB meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Poin ketiga, GNB meminta Prabowo dan jajarannya memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi.
"Serta tidak terjebak pada kepentingan kelompok, institusi atau kepentingan sesaat yang merusak sendi - sendi kehidupan bernegara," ujar Alissa.
Keempat, GNB meminta Prabowo dan jajaran memastikan perubahan paradigma di sektor ekonomi dan kesejahteraan.
GNB meminta agar pendekatan kebijakan pemerintah ke depan lebih strategis, inklusif, dan berlandaskan bukti.
Selain itu, mereka juga meminta agar pendekatan ekonomi pemerintah bersifat bottom-up melibatkan komunitas dan dukungan teknokrat kredibel.
Lalu, GNB meminta adanya perbaikan program dan kebijakan negara seperti reformasi sistem perpajakan yang adil dan progresif, penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam.
"Serta penegakan hukum terhadap pinjaman online dan judi online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara masif," ujarnya.
Kemudian, GNB juga menyoroti peran penting negara dalam menjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara.
Tak hanya itu, GNB juga menekankan pentingnya peran media massa dan jurnalis sebagai pilar demokrasi.
GNB berpandangan bahwa media massa berperan penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara.
"Negara harus memastikan dan menjamin ruang kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban," kata Alissa.
(mnf/isn)
