Indonesia Perkuat Diplomasi Iklim Global di Tahun Pertama Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, posisi Indonesia dalam diplomasi iklim semakin menguat. Momentum ini terlihat dalam penyelenggaraan COP30 di Belem, Brasil, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong agenda iklim di tengah stagnasi negosiasi antarnegara.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa COP30 menjadi tonggak penting bagi pendekatan diplomasi iklim Indonesia.

Meski forum tersebut belum menghasilkan terobosan pada sejumlah isu teknis Paris Agreement, terutama Artikel 6 mengenai mekanisme perdagangan karbon, Indonesia memilih memperluas perannya melalui kombinasi jalur negosiasi dan pendekatan diplomasi nonformal.

"Dalam konteks multilateral, banyak agenda mengalami stagnasi. Karena itu Indonesia menggunakan dua jalur, yakni negosiasi dan soft diplomacy," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Capaian Satu Tahun dan COP 30', Kamis (27/11).

Ia memaparkan, selama COP30 Indonesia mengadakan 14 pertemuan bilateral dan berkoalisi dengan 10 organisasi internasional. Salah satu langkah strategis adalah penguatan aliansi tiga negara pemilik hutan tropis terbesar dunia, yaitu Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo, yang menguasai sekitar 52% total hutan tropis global.

Indonesia juga terlibat dalam inisiatif Tropical Forest Forever Facility dan menyatakan dukungan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.

Pemerintah menegaskan komitmen dalam implementasi Pasal 6.2 Paris Agreement. Indonesia menjadi negara pertama yang mengoperasionalkan mekanisme ini melalui kerja sama dengan Norwegia.

"Saat negara-negara masih berdebat 10 tahun tanpa kemajuan signifikan, Indonesia membuktikan implementasi nyata. Pemerintah Norwegia mempercayai integritas kita," tegas Hanif.

Implementasi tersebut menghasilkan pengakuan atas hampir 12 juta ton CO₂ ekuivalen sebagai transaksi karbon internasional dan memperlihatkan kepercayaan internasional terhadap integritas sistem pengukuran emisi Indonesia. Secara total, Indonesia memiliki stok karbon hampir 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diverifikasi UNFCCC.

Pada 2019-2024, pemerintah juga mencatat pengurangan emisi sekitar 500 juta ton CO₂ ekuivalen berdasarkan verifikasi internasional. Dalam forum di Brasil, Indonesia juga memperoleh kesepakatan mitigasi dengan nilai karbon setara 14,75 juta ton atau sekitar Rp7 triliun.

Meski demikian, perdagangan karbon domestik masih berjalan terbatas, baru mencapai sekitar 1,6 juta ton sejak 2022, sehingga penguatan regulasi dan skema pasar menjadi agenda lanjutan.

Reforestasi dan Penguatan Kebijakan Lingkungan

Di dalam negeri, upaya pengendalian deforestasi dan pemulihan kawasan hutan terus berjalan. Pemerintah mencatat laju deforestasi Indonesia turun signifikan dalam dua dekade terakhir.

Hal ini dapat terwujud berkat moratorium izin perkebunan sawit sejak 2019 dan larangan izin baru di hutan primer seluas 66 juta hektare. Penebangan hutan alam juga dihentikan dan hanya diperbolehkan untuk hutan tanaman industri.

Pada 2020, deforestasi menurun hingga 110.000 hektare, yang menjadi titik terendah dalam catatan nasional. Pada 2021-2023, angka deforestasi berada pada kisaran 102.000 hingga 104.000 hektare, dan kembali turun menjadi 75.000 hektare pada 2024.

Pemerintah menargetkan reforestasi 12,7 juta hektare dalam rangka implementasi Nationally Determined Contribution (NDC), terutama untuk menahan peningkatan emisi sektor energi menjelang proyeksi penurunan pada 2035.

Selain kehutanan, pengelolaan sampah menjadi isu mendesak. Timbulan sampah nasional mencapai sekitar 143.000 ton per hari dan kondisi darurat tercatat di hampir 500 kota.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menerbitkan Perpres 109/2025 yang mendorong percepatan pembangunan fasilitas waste-to-energy di kota dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari.

"Perpres ini menggantikan aturan lama yang terlalu birokratis. Sekarang prosedur disederhanakan. Mulai dari penilaian lingkungan hingga skema pembiayaan, semua disusun untuk mempercepat eksekusi," tutur Hanif.

KLH telah menutup 514 tempat pembuangan akhir (TPA) open dumping dan mendorong daerah beralih ke sanitary landfill. Instrumen pengawasan lingkungan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah 26/2025 sebagai payung perencanaan nasional bidang perlindungan lingkungan.

Dalam setahun terakhir, KLH menangani hampir 1.000 kasus pelanggaran lingkungan, dengan lebih dari 600 kasus terkait pencemaran sampah.

Beberapa kasus berlanjut ke proses pidana, sementara nilai gugatan lingkungan mencapai Rp18 triliun. Dari sisi penerimaan negara, mekanisme pengawasan menghasilkan PNBP sekitar Rp700 miliar, melampaui target Rp93 miliar.

Melihat satu tahun perjalanan kelembagaan baru, pemerintah menilai fondasi pengawasan dan kebijakan lingkungan kini lebih kuat. Di tengah dinamika global dan tekanan perubahan iklim, Indonesia ingin memastikan bahwa pembangunan berjalan beriringan dengan kelestarian alam.

"Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan satu pihak. Kita harus bergandengan tangan, saling memberi masukan, dan bergerak sekarang," pungkas Hanif.

(rir)