Israel Tak Mau Asese Kunjungan Pejabat Arab ke Tepi Barat

Jakarta, CNN Indonesia --

Israel tidak akan bekerja sama dengan rencana kunjungan menteri-menteri luar negeri Arab ke Tepi Barat yang diduduki. Sumber Saudi mengungkapkan hal itu saat diplomat tertinggi kerajaan itu sedang menuju Ramallah.

Kerja sama dengan Israel dibutuhkan karena Tel Aviv mengendalikan perbatasan dan wilayah udara wilayah Palestina. Sehingga, persetujuannya diperlukan bagi para diplomat untuk masuk.

Israel, seperti diberitakan AFP pada Sabtu (31/5), menyatakan tidak akan pernah membantu para menteri luar negeri Arab dengan alasan para pejabat itu bakal menggelar pertemuan provokatif dengan Palestina.

"Otoritas Palestina bermaksud untuk menyelenggarakan pertemuan provokatif para menteri luar negeri dari negara-negara Arab di Ramallah untuk membahas promosi pembentukan negara Palestina," kata pejabat Israel, Jumat (30/5).

"Negara seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi negara teroris di jantung Tanah Israel. Israel tidak akan bekerja sama dengan tindakan-tindakan seperti itu yang bertujuan untuk merugikannya dan keamanannya."

Komentar itu muncul beberapa jam setelah seorang sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa Pangeran Faisal bin Farhan akan menjadi menteri luar negeri Saudi pertama yang mengunjungi Tepi Barat pada hari Minggu.

[Gambas:Video CNN]

CNN melaporkan bahwa menteri dari Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Qatar, dan Turki juga akan ambil bagian.

Israel pekan ini mengumumkan pembangunan 22 permukiman baru di Tepi Barat, yang secara rutin dikecam PBB ilegal menurut hukum internasional, dan dipandang sebagai salah satu hambatan utama perdamaian abadi Israel dan Palestina.

Pada Jumat (30/5), saat mengunjungi salah satu wilayah yang dijadwalkan untuk mendapatkan pengakuan, Menteri Pertahanan Israel Katz malah berjanji membangun "negara Yahudi Israel" di Tepi Barat.

Menargetkan negara-negara asing yang akan "mengakui negara Palestina di atas kertas", ia menambahkan: "Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur."

Pada Juni 2025, Arab Saudi dan Prancis akan menjadi ketua bersama konferensi internasional di markas besar PBB yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Arab Saudi disebut-sebut hampir mengakui Israel sebelum perang Gaza membara, dan Presiden AS Donald Trump, dalam kunjungan baru-baru ini ke Riyadh, menyebut normalisasi hubungan kedua negara sebagai "harapan dan keinginan saya yang paling dalam."

Namun, penguasa de facto, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengatakan Arab Saudi tidak akan pernah mengakui Israel tanpa kemerdekaan Palestina.

(afp/chri)