Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagai langkah awal sinergi mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Acara penandatanganan berlangsung pada pekan ini di Pendopo Kementerian PU, serta dihadiri langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo serta Kepala BGN Dadan Hidayana.
Penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan wujud dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan Sekolah Rakyat (SR). Saya sudah instruksikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama seperti kita membangun SR," kata Dody dalam rilis resminya.
Dia mengatakan salah satu upaya termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah melalui Zoom Meeting, agar lembaga itu dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG.
"Target kita adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu," kata dia.
Dody juga menyampaikan bahwa lokasi pembangunan akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung pembangunan fisiknya.
Tulang punggung
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hidayana juga menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional.
"Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga membutuhkan perhatian khusus," katanya.
Dia menegaskan dengan bantuan Kementerian PU, pihaknya yakin pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai.
BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN.
Untuk tahun ini, target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.
Sebagai bentuk konkret dukungan Kementerian PU, telah dikeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang berisi 2 desain modular dan 1 desain konvensional. Desain tersebut dapat digunakan oleh seluruh pihak yang akan membangun SPPG dan diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan perizinan SPPG di seluruh Indonesia.
(asa)
