Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) TNI baru dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada Minggu (10/8).
Keenam Kodam itu terdiri dari XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau; XX/Tuanku Imam Bonjol membawahi wilayah Padang dan Jambi; serta XXI/Radin Inten membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.
Kemudian Kodam XXII/Tambun Bungai yang membawahi wilayah Kalteng dan Kalsel; XXIII/Palaka Wira membawahi wilayah Sulteng dan Sulbar; serta XXIV/Mandala Trikora yang membawahi wilayah Merauke dan Papua Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam amanatnya, Prabowo mengatakan saat ini dunia penuh dengan ketidakpastian akibat perang yang terjadi di mana-mana. Oleh karenanya, ia menyebut Indonesia yang tidak memihak blok manapun tidak memiliki pilihan selain memperkuat pertahanan sendiri.
"Dan untuk itulah hari ini saya melantik enam panglima kodam baru, dua puluh komandan brigade baru dan seratus batalyon teritorial pembangunan," ujar Prabowo dalam upacara tersebut.
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pembentukan enam kodam baru itu bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba. Ia menjelaskan sedianya hal itu telah termasuk dalam rencana pembangunan postur pertahanan jangka panjang dan menengah.
Fahmi mengatakan Kodam sendiri memiliki peran vital sebagai simpul komando untuk memperpendek rentang kendali. Selain itu, Kodam juga bertujuan mengintegrasikan operasi-operasi di wilayahnya serta menjadi penghubung antara TNI dan Pemda terkait pertahanan semesta.
"Pemerintah tampaknya ingin memastikan distribusi dari kekuatan TNI AD dapat sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, dinamika ancaman dan kebutuhan komando teritorial di daerah," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/8).
Di sisi lain, ia menilai pemilihan lokasi untuk pemekaran keenam kodam baru tersebut juga sudah tepat dan sangat strategis untuk kepentingan militer.
Ia mencontohkan penempatan tiga Kodam baru yang fokus di wilayah Sumatera dinilai sangat penting lantaran menjadi wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Sunda.
Dimana, kata dia, wilayah tersebut merupakan dua jalur pelayaran internasional yang menjadi pusat perdagangan global sekaligus titik rawan keamanan maritim bagi Indonesia.
Tak hanya itu, Fahmi mengatakan Pulau Sumatera juga memiliki bentang wilayah yang luas termasuk keragaman medan hingga potensi bencana. Perkembangan ekonomi juga membuat titik strategis seperti kawasan perbatasan, pelabuhan internasional menjadi terus bertambah.
"Dengan kondisi seperti ini, keberadaan Kodam yang lebih dekat akan mempercepat mobilitas pasukan, memperkuat kemampuan deteksi dini dan memungkinkan respons cepat terhadap ancaman militer," tuturnya.
Senada, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut kehadiran enam kodam baru itu sejatinya bentuk penerapan sistem pertahanan pulau besar yang sudah diadopsi Indonesia sejak tahun 2019.
"Pemekaran kodam sebenarnya salah satu bentuk dari penerapan sistem pertahanan pulau besar yang sudah diadopsi Indonesia dari tahun 2019 di dalam kebijakan umum pertahanan negara," jelasnya.
Anton mengatakan langkah tersebut juga menandakan bahwa TNI memandang kehadiran mereka dalam menjaga pertahanan wilayah tetap membutuhkan kehadiran secara fisik. Artinya, kata dia, kehadiran teknologi dinilai masih tidak cukup untuk menggantikan keberadaan langsung.
Langkah pemekaran Kodam menurutnya juga dipersiapkan untuk menghadapi potensi ancaman militer yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang di tengah ketidakpastian global.
"Mereka punya concern bahwa ancaman masa depan itu ada ancaman hibrida yang merupakan kombinasi ancaman internal dan eksternal," tuturnya.
"Mereka merasa bahwa memperkuat eksistensi menjadi penting karena ke depan menjadi rumit ketika kita bicara ancaman keamanan yang multiplatform," imbuhnya.
