Ojol Ancam Kemah Depan Kemenhub Jika Tak Ditemui Menteri Dudy

Jakarta, CNN Indonesia --

Ratusan driver ojek online (ojol) mengancam bakal kemah di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati dan ratusan pengemudi lain memadati Pintu Utama Monas, Medan Merdeka Selatan. Mereka menuntut kehadiran Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di tengah massa aksi.

"Target kami ketemu Menhub (Menhub Dudy Purwagandhi)," tegas Lily di lokasi aksi, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).

"Kalau hari ini tidak terpenuhi, kita akan kemah di Kementerian Perhubungan," ancamnya.

Namun, aksi kemah tersebut tak bakal dilakukan malam ini. Lily menyebut pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar aksi susulan.

Salah satu patokannya adalah sidang International Labour Organization (ILO) yang akan digelar Juni 2025. Ia menyebut tema pembahasan dalam sidang itu menyangkut perlindungan pekerja platform.

"Kita nunggu hasil (sidang) ILO, hasilnya keluar, kemah!" tandasnya.

Titik awal aksi hari ini seharusnya di depan Kemenhub dan Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, mereka diadang barikade polisi, tepat di Bundaran Air Mancur Thamrin.

Sedangkan massa aksi lainnya terpantau baru tiba di lokasi sekitar pukul 12.50 WIB dengan membawa mobil komando sendiri. Massa aksi lainnya juga disebut masih dalam perjalanan.

Di lain sisi, Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono menuturkan lima tuntutan utama para driver ojol dalam demonstrasi besar se-Indonesia ini.

Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada aplikator pelanggar regulasi. Ini mencakup pelanggaran Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.

Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.

Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya 10 persen. Keempat, meminta revisi tarif penumpang serta penghapusan sejumlah program, seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.

Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)