Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap lahan seluas 45 hektare di Depok, Jawa Barat, akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebanyak 170 ribu unit.
Status hukum lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut telah dinyatakan sebagai aset negara dan dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan tim dari Kementerian PKP dan Komdigi sudah mengecek langsung lahan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat," katanya dikutip dari siaran pers pada Rabu (11/3).
Menurut Ara, koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pembangunan tersebut.
Ara mengatakan, 170 ribu unit bisa dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) jika pembangunannya dilakukan dengan konsep seperti proyek rusun subsidi yang ada di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ia pun berharap proyek ini mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170 ribu rumah tangga.
"Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," kata Ara.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembenahan dan inventarisasi aset negara yang dikelola kementeriannya.
Dari proses tersebut ditemukan lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat," kata Meutya.
Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut pembangunan ini dapat mengurangi backlog perumahan di Jawa Barat yang saat ini mencapai sekitar 2,1 juta unit.
"Kalau di Depok bisa terbangun sekitar 170 ribu unit hunian, ini bisa berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan di wilayah Depok dan sekitarnya," kata Herman.
Selanjutnya, Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi akan melaporkan perkembangan rencana tersebut kepada Sekretaris Kabinet.
Koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN juga akan dilakukan guna mempercepat proses pemanfaatan lahan dan pembangunan rusun subsidi di Kota Depok.
Proyek rusun subsidi sebelumnya telah dibangun di Meikarta. Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut dilakukan pada Minggu (8/3).
Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek rusun subsidi diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141 ribu unit hunian.
(dhz/ins)
