Pemprov Kaltara Dorong SPBE Aman Wujudkan Pemerintahan Digital Tangguh

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang andal. Hal ini ditegaskan lewat Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Manajemen Risiko SPBE Tahun 2025.

Sosialisasi digelar di Ruang Command Center Lantai 5 Gedung Gadis, Rabu (24/9). Sosialisasi dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Iskandar.

"Keamanan siber adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tim teknologi informasi di belakang layar," kata Iskandar membuka sambutannya.

Menurutnya, Pergub ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen nyata Pemprov Kaltara untuk melindungi kedaulatan data digital.

"Ini sebuah deklarasi bahwa kita serius dalam melindungi kedaulatan data digital," tegasnya.

Ia menegaskan pentingnya peran setiap pimpinan dan perangkat daerah dalam mengidentifikasi risiko serta menerapkan prosedur keamanan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

"Dimulai dari penetapan ruang lingkup, perencanaan program, alokasi SDM dan anggaran, hingga evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Serta memastikan seluruh mitra kerja dan pihak ketiga yang membangun sistem, mematuhi standar keamanan tertinggi yang telah ditetapkan," terangnya.

Iskandar mengatakan, salah satu pilar kunci dalam peraturan ini adalah penerapan manajemen risiko SPBE secara sistematis dan terstruktur. Hal itu dilakukan melalui penyusunan Risk Register yang di dalamnya memuat aset digital yang dimiliki, ancaman dan kerentanan yang ada, tingkat risiko, dan langkah penanganannya.

Menurutnya, melalui pendekatan manajemen risiko, tidak hanya mampu mengantisipasi potensi ancaman, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

"Ini sejalan dengan semangat Good Governance dan perlindungan terhadap aset digital pemerintah daerah," ujar Iskandar.

Untuk itu, Iskandar mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltara dapat mempelajari dan memahami setiap poin dalam Pergub Keamanan SPBE, serta dapat mengimplementasikan kewajiban dan prosedur di unit kerja masing-masing.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya cepat dan cerdas, tetapi juga kuat, tangguh, dan terpercaya," pungkasnya.

Iskandar dalam kesempatan ini juga mengucapkan mengapresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Pergub ini dapat terwujud, dan mengajak bersama-sama melaksanakan amanah ini demi kemajuan dan keamanan digital Kaltara.

(ory/ory)

[Gambas:Video CNN]