Purbaya Sebut Prabowo Belum Mau Tambah Transfer Daerah, Ini Alasannya

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto belum ingin menambah alokasi transfer ke daerah (TKD).

Alasannya, masih banyak penyelewengan dan pengelolaan anggaran yang belum optimal di pemerintah daerah (pemda).

"Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Ia mengatakan pemerintah pusat masih menunggu perbaikan tata kelola dan penyerapan anggaran di daerah sebelum mempertimbangkan tambahan dana transfer. Menurutnya, waktu dua kuartal ke depan akan menjadi tolok ukur kinerja pemda.

"Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," katanya.

Purbaya menjelaskan dirinya berencana menghitung potensi kenaikan transfer daerah pada akhir kuartal I atau awal kuartal II tahun depan. Namun, hal itu tetap bergantung pada hasil evaluasi pengelolaan anggaran di masing-masing daerah.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," ujarnya.

Ia meminta pemda membantu memperbaiki tata kelola agar menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana.

"Jadi untuk membantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. Dua triwulan saya pikir sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," ucapnya.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti persoalan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di daerah yang dinilai masih tinggi. Berdasarkan laporan, dana kas daerah mencapai sekitar Rp233 triliun, dan sekitar Rp100 triliun di antaranya masih tersisa di akhir tahun.

Ia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem agar ke depan daerah tidak perlu lagi menyisakan anggaran besar di akhir tahun.

"Jadi kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu Silpa. Sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun itu langsung ditransfer dari pusat," jelasnya.

Purbaya juga meminta agar pemda tidak menempatkan dana berlebih di bank-bank di pusat, melainkan di bank pembangunan daerah (BPD). Langkah itu dinilai dapat menjaga likuiditas dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

"Saya sarankan ke mereka, kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah yang di pusat. Tapi biarkan aja di BPD daerahnya. Kalau mereka ragu terhadap kinerja BPD-nya, ya dibetulin BPD-nya, sehingga uangnya daerah-daerahnya tetap bisa tumbuh," katanya.

Menurutnya, penyimpanan dana di bank pusat justru membuat ekonomi daerah kehilangan perputaran uang. Padahal, tujuan utama kebijakan fiskal pemerintah adalah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan di seluruh wilayah.

"Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh. Businessman dari daerah enggak bisa dapat pinjaman. Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial. Tapi kalau daerah naruhnya semuanya di pusat, ya enggak rata-rata," ujarnya.

Purbaya menambahkan perbaikan tata kelola daerah juga menjadi salah satu syarat penting agar pemerintah pusat lebih percaya untuk menambah dana transfer.

Ia menyinggung data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan masih banyak kasus korupsi dan jual beli jabatan di daerah, serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menempatkan sebagian besar pemerintah daerah di zona merah.

Meski demikian, ia tetap optimistis dengan tata kelola yang bersih dan disiplin anggaran yang baik, pemerintah daerah mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

"Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)