Purbaya Tak Saling Sapa dengan Luhut di Istana: Kan Duduknya Jauh

4 hours ago 4

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak tak saling menyapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, sore ini (20/10).

Hal itu membuat publik menduga hubungan Purbaya dengan Luhut memanas imbas sejumlah perbedaan pendapat antara keduanya belakangan ini.

Namun, Purbaya menepis dugaan itu. Ia menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).

Terkait keduanya yang saling diam saat sidang kabinet paripurna, Purbaya mengatakan hal itu disebabkan posisi duduk keduanya yang berjauhan.

"Kan (duduknya) jauh berapa kursi, masa 'Pak Luhut, Pak Luhut'," jelasnya sembari memeragakan gestur memanggil.

Belakangan, pernyataan Purbaya dan Luhut tampak bersebrangan, di antaranya soal utang proyek kereta cepat Whoosh dan pendirian family office.

Purbaya menolak utang proyek kereta cepat itu ditanggung APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengoperasikan Whoosh itu seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

Menurutnya, Danantara juga sudah mengambil dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun. Dengan fakta itu, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh.

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Pernyataan Purbaya pun ditanggapi Luhut. Proyek Whoosh memang lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian yang ada di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegas Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Silang pendapat kedua adalah soal anggaran untuk membentuk family fffice. Purbaya menolak pembangunan family office di Indonesia memakai dana APBN.

Pembentukan family office merupakan gagasan Luhut saat ia menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Purbaya mempersilakan pembangunan family office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Ia tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian family office di Indonesia.

"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) dikutip Detik Finance.

Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Selain itu, Purbaya mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan family office.

"Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," ujarnya.

Luhut lantas heran diadu dengan Purbaya soal ide membangun family office. Ia menegaskan gagasan family office lahir demi mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia melihat peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi hanya 10-15 persen, sedangkan sisanya ditopang private sector.

"Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai, tengkar, ini apa lagi? Saya pikir enggak ada urusannya (dengan APBN)," kata Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Ribut, ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Siapa yang minta APBN? Enggak ada urusannya sama sekali APBN di situ," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(tfq/pta)

Read Entire Article
Entertainment |