Tragis! PM Israel Ini Terbunuh Gegara Mau Damai dengan Palestina

Jakarta, CNN Indonesia --

Setelah serangan selama dua tahun tanpa henti ke Jalur Gaza, Palestina, dengan korban nyawa mencapai 67 ribu, Israel akhirnya sepakat gencatan senjata.

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata tahap pertama di Jalur Gaza, pada Rabu (8/10). Kesepakatan itu mencakup pembebasan seluruh sandera dari Gaza dan penarikan pasukan Israel.

Selain pertukaran tahanan, minimal 400 truk yang membawa bantuan kemanusiaan juga akan masuk ke Jalur Gaza setiap hari, selama lima hari pertama gencatan senjata. Penyaluran bantuan itu akan ditingkatkan pada hari-hari berikutnya.

Sebelumnya, Israel pernah memiliki perdana menteri yang bersedia untuk berdamai dengan Palestina. Namun sayang, sebelum perdamaian itu terwujud sang PM tewas ditembak oleh warga Yahudi radikal atau garis keras pada November 1995.

Ia adalah Yitzhak Rabin, satu-satunya perdana menteri Israel yang bersedia mengulurkan tangan bersalaman dengan pemimpin pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat.

Rabin memerintah Israel dua periode, 1974-1977 dan 1992-1995. Sebagai militer karier dan pernah terlibat berbagai pertempuran termasuk pertempuran enam hari (1967), dia punya sikap keras terhadap warga Palestina termasuk PLO.

Menurut Britannica, dia punya reputasi agresif terhadap keamanan negaranya dan wilayah pendudukan.

Pada 1988 ketika menjadi petinggi militer, dia yang bertanggungjawab menghentikan aksi intifada, serangan anak-anak muda Palestina terhadap tentara Israel.

Intifada dikenal sebagai serangan menggunakan batu dan sangat merepotkan tentara Israel. Seperti biasa, Israel melawannya dengan senjata mematikan hingga memakan korban nyawa.

Namun selama bertahun-tahun, aksi ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Hingga Rabin menjadi PM pada 1992, sikapnya mulai melunak. Baginya, pemberontakan anak muda Palestina tidak bisa dilawan dengan senjata.

Dia pun memberi tahu sesama anggota Partai Buruh, partainya saat terpilih jadi PM.

"Saya telah belajar sesuatu dalam dua setengah bulan terakhir. Di antaranya, bahwa Anda tidak dapat memerintah dengan paksa atas satu setengah juta warga Palestina," kata Rabin.

Bersambung ke halaman berikutnya...