Banjir Besar Aceh, Sumut, Sumbar: Gagap Kepala Daerah Tangani Bencana

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kalang kabut setelah wilayahnya diterjang bencana banjir bandang hingga tanah longsor.

Kepala daerah di tiga provinsi tersebut mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Tanggap Darurat hingga dua pekan mendatang sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang meningkat akibat cuaca ekstrem.

Pemerintah pusat telah menggelar rapat tingkat menteri yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta kementerian terkait di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11).

Menko PMK Pratikno mengatakan dalam beberapa hari terakhir Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak.

Menurutnya, kondisi alam inilah yang kemudian memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.

Dampak dari fenomena cuaca tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga terputusnya akses, listrik dan jaringan telekomunikasi. Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan dan untuk sementara pendataan masih terus diperbaharui.

Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana.

Dia menambahkan situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala. Sebagian bantuan disalurkan via udara.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti melaporkan upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

"Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi," kata Diana.

Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan medis terus berjalan dengan menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah terus dilakukan agar layanan tidak terputus. Kemenkes juga menyiapkan dukungan agar kegiatan pembelajaran dapat segera dimulai kembali setelah situasi di lapangan memungkinkan.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan kebutuhan penanggulangan darurat dapat dipenuhi dengan cepat.

Dari sisi pencarian dan pertolongan, Kepala Basarnas Muhammad Syafii mengungkapkan delapan operasi SAR tengah berlangsung di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Operasi difokuskan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan.

Basarnas memprioritaskan penyelamatan nyawa dan melakukan operasi menggunakan metode manual maupun teknologi pendukung sesuai kondisi lapangan.

"Kita menggelar delapan operasi baik itu di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Saat ini sedang berjuang melaksanakan operasi khususnya mengevakuasi korban yang terisolasi," kata Syafii.

Gagap tangani bencana

Bencana besar yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak semata-mata akibat fenomena alam. Tragedi ini merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh kerusakan lingkungan hidup.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas mengatakan pemerintah daerah kebingungan menghadapi bencana besar yang mengakibatkan kerusakan luar biasa tersebut. Hal itu dikarenakan tak ada integrasi antara kebijakan dan infrastruktur atau sumber daya.

"Bencana selalu ditempatkan pada situasi yang krisis dan respons dalam jangka waktu pendek, padahal penting untuk mengintegrasikan antara kebijakan, infrastruktur kelembagaan dan sumber dayanya untuk menangani, menanggulangi dan merehabilitasi bencana dalam waktu yang panjang karena Indonesia memang merupakan kawasan yang rentan akan bencana," ujar Rio, sapaan akrabnya, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/11).

Rio memandang kejadian tersebut harus ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional dan berharap pemerintah pusat mengerahkan sumber daya memadai untuk merespons situasi memilukan yang terjadi.

"Pemerintah harus memastikan tanggung jawabnya karena memang ini sudah harus di level pemerintah untuk mengerahkan sumber daya dalam penanggulangan bencana ini, tapi memang statusnya harus ditingkatkan," ujarnya.

Dia melanjutkan pemerintah daerah juga sudah harus melihat bencana dengan 'kacamata' yang komprehensif. Dia mengatakan bencana banjir memang berkaitan dengan curah hujan yang tinggi.

Namun, dia mengingatkan, curah hujan yang tinggi juga berkorelasi dengan tata guna lahan. Dalam konteks inilah keberadaan hutan yang tidak dieksploitasi secara masif sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup.

"Kebanyakan pemerintah daerah, ini untuk meningkatkan ekonominya justru wilayah-wilayah yang memiliki fungsi reservasi air dan fungsi-fungsi konservasi itu dikonversi menjadi investasi ekonomi. Misalnya untuk tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan sawit dan aktivitas lain sehingga kemudian wilayah-wilayah itu terkonversi," ujarnya.

Senada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Ahmad Shalihin menilai pemerintah daerah gagap menangani bencana besar ini.

Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah merupakan sifat cenderung tanggap tanpa menyentuh perbaikan terhadap akar masalah.

"Penanganan banjir oleh pemerintah masih bersifat reaktif. Pemerintah harus segera mengubah pola penanganan dari reaktif ke proaktif," kata Shalihin saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (28/11).

"Seharusnya penanganan tidak hanya pada saat terjadi bencana, tetapi juga harus aktif melakukan upaya pencegahan yang menjawab akar masalah seperti kebijakan ruang dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang sensitif bencana, membangun kesiapsiagaan masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan," tambahnya.

Baca tulisan lanjutan di halaman berikutnya...