Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bank-bank BUMN atau Himbara yang menerima penempatan dana pemerintah Rp200 triliun mulai bersiap meminta tambahan.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan serapan dari kelima bank pelat merah itu sudah cukup tinggi. Duit negara tersebut diklaim disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat.
"Sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen. Ini kita harapkan akan terus berlanjut," jelasnya dalam Media Gathering 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (9/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu pertama ide Rp200 triliun itu keluar, teman-teman ingat gak respon perbankan? 'Pak, kami jangan dipaksa'. Ya kan? Ragu. Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah," ungkap Febrio.
Walau demikian, Febrio mengakui memang belum ada proposal resmi dari Himpunan Himbara. Ia hanya mengaku sudah mendengar keinginan bank BUMN untuk mendapat tambahan likuiditas tersebut.
Ia menegaskan pemerintah juga mewaspadai aksi gagah-gagahan para bank dalam menyalurkan kredit tersebut. Oleh karena itu, penggunaannya mesti dilaporkan secara bulanan kepada pemerintah.
Di lain sisi, anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu menyebut ada ketertarikan dari bank-bank daerah. Febrio mengatakan Bank Jakarta dan Bank Jatim sudah berkomunikasi dengan Purbaya. Bahkan, Bank Jabar Banten (BJB) juga diklaim berminat.
"Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapatkan juga penempatan cash dari pemerintah ... Bahkan, kalau gak salah, saya dengar-dengar juga Bank BJB tertarik. Nanti kita lihat," ujarnya.
Menurutnya, Kemenkeu tak begitu saja mengucurkan dana penempatan negara ke bank umum. Pihak bank harus membuat proposal pengajuan yang nantinya akan dinilai Kemenkeu.
Febrio merinci 3 aspek utama yang diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan menambah deposito di bank. Pertama, pemerintah ingin memastikan duit cash tersebut benar-benar aman.
Kedua, uang pemerintah itu harus disalurkan kepada sektor riil. Febrio mengatakan pertumbuhan kredit pada Agustus 2025 lalu adalah 7 persen. Setelah adanya suntikan Rp200 triliun, pemerintah ingin tingkat pertumbuhannya bisa tembus 10 persen pada akhir 2025. Ketiga, risiko penempatan di bank tersebut.
"Kalau ternyata kita enggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus, ya itu tentunya akan dipertimbangkan," tandas Febrio.
Purbaya telah memindahkan separuh saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan umum. Itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
Daftar 5 bank penerima penempatan dana pemerintah Rp200 triliun:
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Rp10 triliun.
(skt/pta)
