Bos Bapanas Akui Zero ODOL Bisa Kerek Harga Bahan Pokok

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengakui kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL) bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.

Hal ini lantaran meningkatnya biaya logistik akibat pengetatan aturan truk angkutan barang yang selama ini kerap membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan.

"Memang konsekuensinya pada saat kita menertibkan kendaraan, utamanya untuk angkutan, cost per unit-nya akan lebih tinggi. Tapi kan safety juga penting," ujar Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/7).

Menurut Arief, ada dua alasan utama mengapa pemerintah mendorong Zero ODOL.

Pertama, terkait keselamatan berkendara. Ia menjelaskan truk-truk ODOL berisiko tinggi terhadap kecelakaan karena melebihi beban dan dimensi yang sudah ditentukan.

Kedua, keberadaan kendaraan ODOL turut mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

"ODOL itu Over Dimension Over Load, kalau berkendara kan juga harus safe. Di situ kan sudah ada dimensinya, sudah ada beban maksimumnya, itu untuk keselamatan berkendara. Jalan-jalan itu sering rusak karena bebannya terlalu berat, tidak ikut dengan regulasi," jelasnya.

Arief menyebut dalam jangka pendek kebijakan ini memang bisa meningkatkan biaya distribusi barang, termasuk bahan pokok, namun hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi yang harus dihadapi untuk memperbaiki sistem logistik nasional secara menyeluruh.

Ia juga membuka peluang adanya intervensi kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan untuk menyusun kebijakan pendukung, termasuk kemungkinan subsidi logistik di masa depan.

"Kalau Over Dimension Over Load itu lebih ke safety sama kerusakan jalan juga, tapi cost per unit-nya pasti akan naik," katanya.

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan kendaraan ODOL yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut negara harus mengeluarkan Rp42 triliun setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan jalan akibat truk ODOL.

"Over dimension dan overload menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa, juga kerusakan ruas-ruas jalan. Negara harus mengalokasikan kurang lebih 42 triliun rupiah per tahun untuk perbaikan jalan akibat ODOL," kata AHY.

Sementara itu, gelombang protes dari sopir truk sempat memuncak pada awal Juli 2025. Mereka memarkir truk di sekitar Monas dan mengancam akan melumpuhkan distribusi logistik nasional.

Aksi tersebut akhirnya dibatalkan setelah ada kekhawatiran dampak sistemik terhadap distribusi bahan pangan seperti sayuran di Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menyebut para sopir bukan menolak aturan, tetapi meminta agar pemerintah membuka ruang dialog. Ia juga mengingatkan agar dampak kebijakan seperti Zero ODOL terhadap pelaku lapangan turut diperhitungkan.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)