Dedi Mulyadi: Tidak Ada Kebijakan Vasektomi untuk Bansos

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada kebijakan yang mensyaratkan vasektomi untuk warga penerima bantuan sosial (bansos).

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak mencapai air mani saat ejakulasi.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya," kata Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

Terkait bansos, ia mengusulkan penerima manfaat yang memiliki banyak anak, ikut program Keluarga Berencana (KB). Program KB, kata dia, bukan hanya vasektomi.

"Para penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. kan ada yang lain. Ada pengaman," ujarnya.

Pernyataan vasektomi sebagai syarat penerima bansos sempat disampaikan Dedi beberapa waktu lalu.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena yang 'doyan' pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," kata Dedi, Senin (28/4) dikutip dari Antara.

Hal itu kemudian menuai kritik. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada peraturan yang mengatur vasektomi suami menjadi syarat penerima bansos.

"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu," kata Cak Imin sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/5).

Cak Imin menegaskan pemberian bansos harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh membuat aturan sendiri untuk memberikan bansos.

(yoa/isn)

[Gambas:Video CNN]