Hamas Tidak Akan Terlibat Pemerintahan Gaza Pascaperang

Jakarta, CNN Indonesia --

Hamas tidak akan terlibat dalam pemerintahan Gaza pasca-perang. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan puncak perdamaian Gaza yang akan digelar di Mesir dan dihadiri para pemimpin dunia.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah gencatan senjata Israel-Hamas resmi berlaku, dan Palestina-Israel mulai membahas implementasi rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang.

"Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza adalah isu tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata seorang sumber yang dekat dengan komite negosiasi Hamas dikutip AFP, Minggu (11/10).

Berbeda dengan organisasi militan lain yang lebih berpengaruh di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas sempat terpecah dalam isu-isu strategis, termasuk mengenai pemerintahan Gaza.

Namun, tampaknya kini tidak ada perpecahan di antara para senior Hamas soal pelucutan senjata, yang telah lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai garis merah.

"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel di Gaza," kata sumber tersebut.

Sementara, seorang petinggi Hamas lain mengatakan kepada AFP bahwa pelucutan senjata Hamas mustahil dilakukan. Klausul pertama dari rencana 20 poin Trump menyerukan agar Gaza menjadi zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

Rencana tersebut juga menyatakan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Jalur Gaza di masa depan, dan bahwa infrastruktur serta persenjataan militernya harus dihancurkan dan tidak dibangun kembali. Berdasarkan rencana Trump, sebuah komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis akan ditugaskan untuk menjalankan layanan publik sehari-hari.

Sumber yang dekat dengan para negosiator mengatakan mereka telah meminta mediator Mesir untuk mengadakan pertemuan sebelum akhir pekan depan guna menyepakati komposisi komite ini, seraya menambahkan bahwa nama-namanya hampir siap.

"Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Tidak ada hak veto sama sekali atas nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari mereka berasal dari Hamas," katanya.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]