Industri Alat Kesehatan Deg-degan Usai Prabowo Ingin Longgarkan TKDN

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengusaha industri alat kesehatan mengaku khawatir setelah Presiden Prabowo Subianto berencana melonggarkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) demi merayu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Presiden Direktur PT Graha Ismaya Masrizal A Syarief mengatakan pelonggaran TKDN bisa mengancam keberlangsungan industri kesehatan. Selama ini, industri kesehatan dalam negeri berkembang lantaran perlindungan melalui TKDN.

"Khawatirnya kalau dikabulkan oleh pemerintah, TKDN dihapuskan, waktu itulah industri alat kesehatan itu langsung para pelaku industrinya tensi darahnya naik, denyut nadinya jadi 120," ujar Masrizal pada diskusi Kagama Leaders Forum di Jakarta, Rabu (14/5).

Masrizal bercerita industri alat kesehatan Indonesia bagaikan bayi. Industri ini baru lahir dan berkembang pesat setelah pandemi Covid-19.

Menurutnya, perkembangan industri ini terjadi karena pemerintah memberi perhatian luar biasa. Salah satunya, kebijakan TKDN yang membuat pengusaha-pengusaha lokal punya pasar jelas.

Dia berkata industri yang baru berkembang ini bisa kehilangan pasar bila TKDN dihapus. Para pengusaha alat kesehatan saat ini mendapat angin segar usai penerbitan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pekan lalu.

"Karena Trump ngoceh begitu, beberapa perusahaan internasional mem-postpone negosiasi dengan kita. Tapi insyaallah dengan Perpres 46, mereka akan kembali lagi karena kita pasar yang besar," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu meluruskan pernyataan Prabowo soal TKDN. Dia memastikan pelonggaran TKDN akan diterapkan dengan terukur.

"Tetap selektif ya, tidak semuanya TKDN akan dihapuskan. Tidak demikian ya. Pada akhirnya kita lihat comodity by comodity," ujar Anggito.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal penghapus TKDN. Hal itu disampaikan setelah AS menerapkan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia.

Dalam laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mempersoalkan beberapa kebijakan perdagangan Indonesia, termasuk TKDN.

"Sistem perizinan impor Indonesia menjadi hambatan nontarif yang signifikan bagi bisnis AS akibat persyaratan yang tumpang tindih dan menghambat akses pasar," dikutip dari dokumen berjudul "Progres Koordinasi Lintas K/L Terkait Isu Foreign Trade Barriers dari USTR" tertanggal 7 April 2025.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)