CNN Indonesia
Kamis, 09 Okt 2025 16:01 WIB
BPH Migas mengatakan penyelewengan penyaluran BBM subsidi paling sering adalah pengisian memakai kendaraan dengan pelat nomor palsu. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --
Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai masih banyak modus masyarakat menyalahgunakan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satu yang paling disorot adalah penggunaan pelat nomor palsu saat pembelian BBM subsidi.
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan modus itu paling sering ditemukan. Kendaraan saat antre BBM subsidi di SPBU memakai pelat nomor palsu, sehingga bisa mengisi lebih dari satu kali dalam satu hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BBM hasil pengisian itu kemudian dijual ke penampungan. Para penampung minyak itu menjual kembali ke perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dengan modus itu, negara mengalami kerugian karena BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
Ia menambahkan modus tersebut paling banyak digunakan untuk mengakali pembelian BBM subisidi berjenis solar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih menemukan bentuk penyalahgunaan BBM subsidi, juga penyaluran tidak sesuai pelat nomor kendaraan. Penyelewengan itu sering terjadi di SPBU," kata Eman melansir Antara, Kamis (9/10).
Ia menambahkan Pertamina hingga SPBU perlu melakukan pengawasan menyeluruh untuk menghindari kebocoran distribusi bahan bakar, mengingat kebutuhan (kuota) BBM subsidi mengalami pengurangan dari pemerintah.
Berdasarkan data, kuota nasional jenis solar tahun 2024 mencapai 19 juta kiloliter (KL). Tahun 2025 turun menjadi 18,88 juta KL, termasuk tahun 2026 subsidi solar kembali berkurang menjadi 18,64 juta kiloliter.
Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo bilang hingga tahun ini tercatat ada 3,82 juta kendaraan pengguna jenis bakar minyak tertentu (jbt) solar.
Dari angka itu pemerintah telah melakukan pemblokiran sebanyak 311 ribu kendaraan yang terlibat pelanggaran.
Menurut Rahman pengendalian BBM subsidi perlu keseriusan semua pihak, termasuk pembenahan sistem untuk identifikasi kendaraan.
"Banyak ditemukan nomor ganda, jual beli nomor kendaraan. Kami akan coba merapikan bersama Polri," ujar Rahman.
(ryh/fea)
