Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah sejarawan dan masyarakat sipil mengkritik usulan soal almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional.
Sejarawan UGM Sri Margana mengatakan seorang pahlawan nasional menurut definisi undang-undang tidak boleh cacat moral dan politik sepanjang hidup.
Menurutnya nama penguasa Orde Baru (Orba) itu bukan baru pertama diusulkan untuk jadi pahlawan nasional, dan pernah ditolak dengan alasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soeharto kan ini bukan yang pertama kali diajukan, beberapa kali sudah diajukan dan ditolak oleh dewan gelar sebelumnya, salah satu alasannya adalah persoalan cacat moral kan," kata Sri saat dihubungi, Senin (27/10).
"Aneh kalau misalnya seseorang mendapat gelar pahlawan pada saat yang sama, dia dianggap sebagai pemimpin sebuah rezim yang melakukan pelanggaran HAM berat," imbuh dia.
Sri mengatakan pada 2023 lalu, negara melalui Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagian besar kasusnya terjadi pada masa Orba di bawah kepresidenan Soeharto.
"Termasuk Marsinah [aktivis buruh perempuan] itu yang akan juga diusulkan jadi pahlawan itu terjadi pada rezimnya Soeharto, pelanggaran HAM berat. Jadi kalau dikembalikan kepada persyaratan undang-undang yang ada maka sebetulnya dia tidak layak untuk jadi pahlawan nasional," ujarnya.
Ia berharap Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mempertimbangkan dengan baik soal usulan tersebut.
"Saya sendiri termasuk yang tidak setuju kalau Soeharto jadi pahlawan nasional karena masalah itu. Mungkin kalau persyaratan administratif Soeharto sudah memenuhi yang lain seperti berkontribusi melawan penjajah semua syarat administratif itu, tapi pahlawan nasional harus konsisten dari awal sampai meninggal, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela," katanya.
Sejarawan Andi Achdian mengatakan beberapa argumen yang dipakai dalam pengusulan itu adalah Soeharto berperan besar dalam pembangunan.
Ia menyebut pembangunan yang dilakukan Soeharto mengandalkan utang.
"Soeharto berjasa dalam pembangunan Indonesia gitu kan, yang secara historis bermasalah, pertama dia naik ke tampuk kekuasaan bukan dengan cara yang konstitusional. Kedua beban pembangunan ini kan dengan hutang. Itu kan hutang dan runtuh pada 98 udah terbukti karena kita berhutang banyak, negara kita masuk dalam krisis," katanya.
Andi menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional.
"Silakan saja generasi menilai kalau mereka ingin melihat pemimpin itu seperti apa sih, hero itu seperti apa sih, apakah layak atau enggak," katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyerahkan daftar 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Dari 40 nama itu salah satu yang diusulkan kementerian Gus Ipul itu adalah Soeharto.
Patung perunggu Soeharto setinggi 3 meter berdiri tegak di halaman depan Museum HM Soeharto, Bantul. (CNNIndonesia/Tunggul)
Penolakan aktivis sipil dan '98
Masuknya nama Soeharto jadi 40 nama yang diusulkan Kemensos kepada Dewan GTK untuk dijadikan pahlawan nasional itu juga mendapat kritik keras dari kelompok sipil, termasuk aktivis 1998.
Dalam keterangan yang diterima pekan lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, "Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo."
"Soeharto jatuh akibat protes publik yang melahirkan reformasi. Oleh karena itu menganugerahi Soeharto gelar pahlawan nasional bisa dipandang sebagai akhir dari reformasi itu sendiri," imbuhnya.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial merupakan langkah yang mengecewakan.
KontraS yang tergabung dalam GEMAS tersebut mengaku koalisi sudah membaca gelagat rencana pemberian gelar pahlawan nasional akan diupayakan berjalan dengan mulus oleh pendukungnya.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya saat dihubungi, Selasa (21/10), menyinggung upaya-upaya yang dilakukan GEMAS untuk mendorong agar Soeharto tidak diusulkan menjadi pahlawan nasional. GEMAS, kata dia, sudah memberikan surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 100 lembaga dan individu berisi penolakan kepada Kementerian Sosial.
Sementara itu, Juru Bicara Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD 98), Asep Nurdin, menyatakan penolakannya secara tegas. Ia menilai, usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan tindakan yang menyalahi akal sehat dan sejarah bangsa.
"Soeharto digulingkan oleh semangat besar Reformasi yang menumpahkan banyak darah dan air mata, serta memakan korban puluhan, ratusan, bahkan klaim penelitian menyebut hingga jutaan nyawa dari masa menjelang ia berkuasa hingga akhir kekuasaannya. Memberi gelar pahlawan kepadanya adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Reformasi dan pemutarbalikan sejarah," tegas Asep dalam keterangannya pekan lalu.
Asep menambahkan, kegagalan bangsa dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat dan praktik korupsi di masa Orde Baru tak lepas dari kultur bangsa yang mudah melupakan sejarah. Pihaknya menilai upaya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan tanda meredupnya semangat Reformasi.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. (CNN Indonesia/Kadafi)
Respons keluarga Soeharto
Sementara itu, salah satu putri almarhum Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyambut baik rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada ayahnya.
Titiek yang juga sebagai Ketua Komisi IV DPR RI mengucapkan 'alhamdulillah dan berterimakasih' soal rencana pemberian gelar kepada Presiden Soeharto.
"Alhamdulillah. Terimakasih, kalau teralisir itu terimakasih, alhamdulillah," kata Titiek usai mengikuti acara pelepasliaran satwa dilindungi penyu, di Pantai Saba, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (27/10) sore.
Kemudian, terkait harapan dengan adanya rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, pihaknya menjawab dengan singkat, harapannya adalah yang terbaik,"Harapan yang terbaik," ujarnya.
(yoa/kdf/kid)
































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5246935/original/037886700_1749495798-063_2211629707.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5272570/original/068244000_1751563873-WhatsApp_Image_2025-07-03_at_18.00.06.jpeg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5276050/original/094040100_1751944990-VE_-_Alibii.com_-_Main_KV_-_Apple_Artwork_-_16_9_Cover_Art.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5286939/original/017925500_1752796556-s_line_1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5269123/original/031873700_1751338927-Sore_4.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5270459/original/026924800_1751431081-Screenshot_2025-06-30_134045.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4270001/original/078472800_1671718958-220907_TWISTxEVE_WORN_50_SOCIAL_1280x720.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295197/original/079952100_1753430817-_ARM0778.jpg)

