Siapa Hussein Al-Sheikh Wapres PLO Penerus Presiden Abbas?

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk Hussein Al-Sheikh sebagai wakil presidennya, Sabtu (26/4).

Penunjukan itu dikabarkan Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

"[Hussein Al-Sheikh] ditunjuk sebagai wakil presiden PLO," ujar Yousef, seperti dikutip Al Jazeera.

Posisi wakil presiden ini dibentuk Abbas selama sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina di Ramallah awal pekan ini.

Dalam sidang tersebut, Abbas menegaskan komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, yang bertujuan melibatkan "semua faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional."

Ia juga menyampaikan soal upaya politik ke depan yang bertujuan menghentikan agresi Israel dan genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Penunjukan ini menyusul tekanan internasional beberapa tahun terakhir mengenai reformasi PLO. Penunjukan juga terjadi ketika negara-negara Arab dan Barat menginginkan peran yang lebih luas dari Otoritas Palestina (PA) dalam pemerintahan pasca perang di Gaza.

PLO didirikan pada 1964 dan bertugas merundingkan serta menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina. Sementara itu, PA bertanggung jawab atas pemerintahan di wilayah Palestina.

PLO adalah organisasi induk yang beranggotakan beberapa faksi Palestina, tapi tidak termasuk Hamas dan Jihad Islam.

Terlepas dari itu, siapa Hussein Al-Sheikh?

Hussein Al-Sheikh merupakan salah satu orang terdekat Abbas yang merupakan veteran Fatah pimpinan Abbas.

Menurut analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, pria 64 tahun tersebut bertanggung jawab atas koordinasi keamanan antara Palestina dengan Israel.

"[Sheikh telah] dipersiapkan selama 18 tahun terakhir dalam hubungan antara Mahmoud Abbas, Otoritas Palestina, dan Israel," kata Bishara.

Bishara berujar Israel lebih mengenal dan mempercayai Sheikh ketimbang Abbas.

"Dan Abbas, seperti yang kita semua tahu, telah menjadi pemimpin yang paling pragmatis/moderat dalam Otoritas Palestina, yang sangat disukai oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, meskipun ia tidak disukai oleh [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu dan orang-orang sepertinya," ucap Bishara.

Menurut pandangan analis Aref Jaffal, peran Sheikh sebagai wakil Abbas diciptakan untuk membuka jalan dalam peralihan kekuasaan Abbas.

"Karena ada banyak hal yang dibutuhkan dalam situasi di Palestina," kata Jaffal.

"Sistem politik Palestina sudah menyedihkan, jadi saya yakin semua pengaturan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan penerus Abbas," lanjut direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad tersebut kepada AFP.

Dalam laman Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), Sheikh disebut lahir pada 1960 di Ramallah. Ia telah menjadi anggota Komite Eksekutif PLO sejak Februari 2022.

Pada Mei 2022, Abbas mengangkatnya sebagai sekretaris jenderal Komite Eksekutif PLO.

Sheikh sebelumnya terpilih menjadi anggota Komite Sentral Fatah pada Agustus 2009. Ia mengapalai Otoritas Umum Urusan Sipil Otoritas Palestina sejak 2007. Dalam kapasitas ini, ia menjadi salah satu penghubung dengan Israel mengenai masalah sipil di Tepi Barat.

Pada 2013-2019, Sheikh menjabat sebagai menteri koordinasi urusan sipil.

Setelah perang Gaza 2014, Sheikh diangkat sebagai perwakilan PA di komite rekonstruksi Gaza trilateral bersama perwakilan Israel dan Mesir. Saat itu, ia menjabat sebagai kontak utama pemerintah Palestina untuk Mekanisme Rekonstruksi Gaza (GRM).

Menurut biografinya sendiri, Sheikh sempat ditahan selama 11 tahun oleh pasukan Israel antara tahun 1978-1989. Saat di penjara, ia belajar bahasa Ibrani.

Sheikh kemudian menjadi anggota Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan (UNLU) selama Intifada Pertama. Setelah Perjanjian Oslo dan pembentukan PA, ia bertugas sebentar di Keamanan Preventif dengan pangkat kolonel sebelum menjadi sekretaris jenderal Fatah di Tepi Barat pada 1999.

(blq/mik)

[Gambas:Video CNN]