Tunggakan Iuran BPJS yang Mau Dihapus Pemerintah Capai Rp7 T

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang akan dihapus pemerintah mencapai Rp7,691 triliun.

Ia mengatakan proses penghapusan tunggakan masih dalam proses.

"Tunggakan yang rencana pemutihan sekitar Rp7,691 triliun," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/10).

"Masih dalam proses. Kalau sudah jadi kebijakannya, BPJS Kesehatan siap," sambungnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan rencana penghapusan semua tunggakan iuran BPJS Kesehatan sedang dipertimbangkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih perlu memverifikasi data.

"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," ungkap Prasetyo, Kamis (9/10), dilansir CNBC Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar rencana pemerintah untuk menghapus semua tunggakan BPJS Kesehatan. Purbaya mengatakan hal tersebut masih akan didiskusikan pemerintah.

"Saya saja masih nanya sekjen saya, rupanya saya masih belum dikasih tahu. Jadi masih didiskusikan itu masalahnya, siapa nanti yang akan bayar BPJS Kesehatan," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Purbaya mengatakan akan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membahas rencanan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.

"Nanti kita akan follow up update begitu saya dapat berita lebih jelas atau hasil pertemuan yang lebih jelas dengan Mensesneg," kata Purbaya.

Rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pertama kali diungkap Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menyebut tunggakan itu mencapai triliunan rupiah.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)