China Wajibkan Influencer Punya Ijazah-Sertifikat Buat Bikin Konten

Jakarta, CNN Indonesia --

China menerapkan undang-undang baru yang mewajibkan konten kreator daring dan influencer memiliki sertifikasi di bidang terkait jika membuat konten mengenai topik sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan, atau keuangan.

Administrasi Dunia Maya Tiongkok (Cyberspace Administration of China/CAC) menyatakan aturan yang berlaku mulai Sabtu (25/10) ini  bertujuan untuk memerangi disinformasi serta melindungi publik dari nasihat yang keliru atau berpotensi berbahaya.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pihak terkait penyensoran dan kebebasan berekspres yang semakin dibatasi di China.

Berdasarkan peraturan baru tersebut, para influencer yang membahas topik yang diatur pemerintah diwajibkan menunjukkan bukti keahlian, seperti ijazah, lisensi profesional, atau sertifikat resmi.

Dikutip Morocco World News, platform media sosial seperti Douyin (TikTok versi China), Bilibili, dan Weibo (X versi China) juga harus memverifikasi kualifikasi para kreator serta memastikan konten mereka memuat sumber rujukan dan pernyataan penafian (disclaimer) yang sesuai.

Sebagai contoh, para influencer wajib menjelaskan secara jelas apabila informasi yang disampaikan berasal dari hasil penelitian, atau ketika video mereka memuat materi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Platform media sosial juga diharuskan memberikan edukasi kepada pengguna mengenai tanggung jawab mereka saat membagikan konten di dunia maya.

Dilansir Mint, CAC bahkan melangkah lebih jauh dengan melarang iklan produk medis, suplemen, dan makanan kesehatan untuk mencegah promosi terselubung yang dikemas sebagai konten "edukatif."

Namun, para pengkritik memperingatkan bahwa undang-undang ini dapat menghambat kreativitas dan membatasi kebebasan berpendapat.

Dengan mengendalikan siapa yang boleh berbicara mengenai topik tertentu, mereka menilai Tiongkok berisiko tidak hanya menekan penyebaran disinformasi, tetapi juga membungkam suara independen dan membatasi ruang diskusi kritis.

Banyak pihak juga khawatir bahwa definisi "keahlian" akan dibuat terlalu sempit, sehingga memberi kewenangan lebih besar bagi pemerintah untuk membungkam individu yang mempertanyakan narasi resmi atau menyampaikan pandangan alternatif.

Meski demikian, sebagian kalangan menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka menilai undang-undang baru ini dapat mendorong munculnya konten yang lebih berkualitas dan berbasis pengetahuan di bidang-bidang penting dan sensitif.

Banyak yang berpendapat bahwa hanya para profesional yang seharusnya berhak membahas topik tertentu agar masyarakat tidak terpapar informasi menyesatkan.

Budaya influencer telah mengubah cara publik memperoleh informasi. Para influencer dihargai karena sifat mereka yang dianggap autentik dan dekat dengan audiens-sesuatu yang sulit dicapai oleh pakar tradisional.

Namun, ketika para pembuat konten ini menyebarkan informasi yang keliru atau tidak akurat, dampaknya bisa sangat serius, demikian menurut para pendukung undang-undang baru tersebut.

(rds)

[Gambas:Video CNN]