Guru Penanggung Jawab MBG Kini Dapat Insentif Rp100 Ribu per Hari

Jakarta, CNN Indonesia --

Guru penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap sekolah akan mendapatkan insentif Rp100 ribu per hari.

Insentif itu merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). BGN menuangkannya ke dalam Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat.

"Sebagai bentuk apresiasi atas tambahan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepada guru penanggung jawab Program MBG di sekolah diberikan insentif," kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang melalui keterangan tertulis, Selasa (30/9).

Setiap sekolah penerima manfaat MBG wajib menunjuk satu hingga tiga orang guru penanggung jawab distribusi MBG. Penunjukan dilakukan kepala sekolah.

BGN meminta penunjukkan guru penanggung jawab MBG diprioritaskan kepada guru bantu dan honorer. Penunjukan menggunakan sistem rotasi harian agar pelaksanaan lebih merata.

Setiap guru penanggung jawab MBG akan menerima insentif Rp100 ribu per hari penugasan. Dana insentif bersumber dari biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekolah terkait, dan akan dicairkan setiap 10 hari sekali.

"Kepada seluruh SPPG agar melaksanakan dan mengawasi pemberian insentif kepada setiap guru yang telah ditunjuk," ucap Nanik.

"Pemberian insentif ini bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi guru dalam mendukung keberhasilan program," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menargetkan bisa memberi makan 82,9 juta orang anak sekolah dan ibu hamil setiap hari.

Makanan diproduksi oleh SPPG dengan menggandeng pihak swasta. Makanan didistribusikan melalui sekolah-sekolah di tengah jam belajar-mengajar.

Belakangan, program ini menjadi sorotan karena kasus keracunan di beberapa daerah. Pemerintah menutup sementara 40 SPPG dalam rangka investigasi kasus keracunan.

BGN mencatat sejak Januari hingga 25 September 2025 ada 5.914 penerima manfaat yang terdampak keracunan.

"Kejadian belakang, 80 persen adalah karena SOP kita yang tidak dipatuhi, baik oleh mitra maupun oleh tim kami sendiri dari dalam," kata Nanik pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)