Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadinya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski pemerintah menargetkan nol insiden.
Ia menyebut mata rantai proses makanan yang panjang menjadi tantangan utama.
"Ada dua risiko yang paling besar dalam program ini. Satu adalah penyalahgunaan anggaran, yang kedua adalah keracunan. Jadi kalau jujur saya ditanya, saya lebih takut dengan yang kedua," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Selasa (5/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penyebab keracunan tidak semata-mata dari MBG itu sendiri, tetapi bisa juga dari faktor lain, seperti kondisi kesehatan anak atau proses panjang mulai dari bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga konsumsi.
"Karena bisa saja makanannya fine-fine saja, anaknya dalam keadaan sakit. Nah, karena makan bergizi seolah-olah sakitnya, muntahnya dari makanan. Padahal pernah terjadi di satu kelas, ada satu anak yang muntah padahal anaknya lagi sakit, satu sekolah ikut muntah," jelasnya.
Ia juga mengungkap hasil evaluasi menunjukkan masih ada celah dalam proses pemilihan bahan baku dan waktu pengolahan makanan.
Dalam kasus terbaru di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, Dadan menyebut insiden keracunan tetap terjadi meskipun distribusi MBG sudah dihentikan selama delapan hari.
"Bahkan setelah delapan hari kita setop di satu sekolah itu, tidak kami beri makan, terjadi keracunan juga. Jadi bukan dari MBG saja keracunan itu," katanya.
Sebelumnya, kasus keracunan massal yang diduga akibat konsumsi MBG tercatat terjadi di dua wilayah NTT, yakni Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Di Sumba Barat Daya, sebanyak 77 siswa dari tiga sekolah mengalami gejala pusing, sakit perut, mual, muntah, bahkan pingsan dan gatal-gatal setelah menyantap menu yang diduga mengandung ikan terkontaminasi. Sementara di Kupang, insiden serupa dialami oleh sekitar 200 siswa SMP.
Pemerintah sendiri menargetkan zero accident (nol insiden) dalam pelaksanaan MBG. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta semua pihak bekerja lebih cermat untuk mencegah keracunan makanan. Namun, Dadan mengakui capaian itu masih sulit diraih dalam waktu dekat.
"Memang kami masih menyesalkan itu terjadi karena target kami kan tidak ada kejadian. Tapi meskipun jumlahnya kecil, itu tetap mengganggu kepercayaan publik terhadap kami," ujarnya.
Ia menyatakan saat ini BGN terus memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mempercepat alur pendanaan agar distribusi makanan lebih terkontrol. Sistem baru memungkinkan pengiriman uang muka langsung ke rekening virtual mitra penyedia makanan, bahkan tanpa menunggu proposal awal.
"Jadi itu dalam rangka menpercepat prosesnya," ujar Dadan.
BGN menyebut dua fokus utama ke depan adalah memperketat semua mata rantai distribusi makanan serta menekan potensi penyalahgunaan anggaran di lapangan.
(del/agt)
