Survei: 77 Persen Publik Nilai Kebijakan Zulhas Sejahterakan Petani

Jakarta, CNN Indonesia --

Hasil survei Litbang Kompas mencatat kebijakan kenaikan harga gabah yang diambil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal tersebut terekam dalam survei Litbang Kompas yang dirilis pada Jumat (10/10) kemarin. Sebanyak 77 persen responden disebut meyakini kebijakan itu akan membantu para petani.

Dalam survei yang sama, sebanyak 83 persen responden menilai beras SPHP yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas. Selain itu, 61,5 persen responden mengaku puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Menanggapi hasil survei tersebut, Zulhas menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

"Kebijakan ini tidak mungkin berhasil tanpa arahan Presiden Prabowo dan sinergi superteam hebat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Semua bergerak bersama demi petani sejahtera dan rakyat mendapatkan beras terjangkau," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10).

Zulhas mengatakan kebijakan menaikkan harga gabah merupakan langkah strategis yang diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam Inpres tersebut, Presiden menugaskan Menko Pangan untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program pengadaan, pengelolaan gabah dan beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, harga gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton. Langkah ini terbukti berdampak positif di lapangan.

Di sisi lain, Pemerintah juga berhasil meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 124,36 berdasarkan data BPS per September 2025. NTP adalah indeks yg mengukur tingkat kesejahteraan petani dan bila skornya di atas 100 maka petani mengalami surplus keuntungan.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, mendorong kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia.

(tfq/asr)

[Gambas:Video CNN]